DEPOK (12/10/2026) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menginstruksikan seluruh pemangku wilayah di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengintensifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah percepatan ini diambil menyusul masih adanya sejumlah wilayah yang mencatatkan realisasi di bawah target 90 persen pada triwulan III. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kota Depok, Hendra Kurniawan, menekankan pentingnya terobosan strategis dan inovasi dari para aparat wilayah guna menggenjot kepatuhan serta kesadaran wajib pajak di sisa waktu tiga bulan operasional hingga akhir tahun.
Berdasarkan rekapitulasi data BKD per 30 September 2026, performa penerimaan PBB-P2 menunjukkan dinamika yang bervariasi antarwilayah. Kecamatan Cimanggis berhasil melampaui target dengan membukukan Rp52 miliar atau setara 105 persen dari penetapan Rp49 miliar. Sementara itu, Kecamatan Tapos mengantongi Rp47 miliar atau 92 persen dari target Rp51 miliar, disusul Kecamatan Sukmajaya yang merealisasikan Rp26 miliar atau sekitar 86 persen dari proyeksi Rp30 miliar. Guna mempermudah partisipasi publik, BKD telah mengintegrasikan berbagai jalur pembayaran non-tunai maupun tunai yang melingkupi Bank bjb, loket PBB di delapan kantor kecamatan, jaringan perbankan swasta dan BUMN (BCA, BTN, BNI, BSI, Mandiri, CIMB Niaga), Kantor Pos, jejaring ritel Indomaret dan Alfamart, hingga deretan platform e-commerce serta dompet digital seperti Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Traveloka, OVO, GoPay, dan LinkAja.
Hendra mengingatkan bahwa kontribusi PBB-P2 yang disetorkan warga secara langsung mengalir kembali ke masyarakat untuk membiayai agenda pembangunan sarana prasarana, perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, hingga pengalokasian porsi Dana RW sebesar Rp300 juta per RW yang mulai digulirkan pada tahun ini. Mengingat krusialnya peranan pajak daerah sebagai penopang kemandirian fiskal dan akselerasi pembangunan Kota Depok, Pemkot Depok mengimbau seluruh lapisan warga untuk segera menuntaskan kewajiban perpajakannya tepat waktu demi kepentingan bersama.
