Anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Depok tahun 2024 mencapai Rp83,7 miliar. Besarnya angka ini menuai sorotan, terutama jika dibandingkan dengan berbagai kebutuhan dasar warga yang masih jauh dari tuntas.
Pemerhati kebijakan Depok, Yuli Efendi, menyebut angka tersebut mencerminkan ketimpangan arah pembangunan.
“Miris sekali. Jalan rusak, layanan kesehatan belum optimal, sekolah negeri kekurangan ruang kelas, banjir jadi langganan tahunan, tapi justru anggaran perjalanan dinas pejabat melonjak begitu besar,” kritiknya dalam rilis yang diterima POSKOTAONLINE.COM, Minggu (28/9/2025).
Dari total Rp83,7 miliar, alokasi terbesar tersedot untuk perjalanan dalam negeri—hampir Rp70 miliar—sementara perjalanan luar negeri sekitar Rp400 juta. Yuli menilai pola ini memberi kesan Pemkot lebih mementingkan kenyamanan pejabat, kepala dinas, maupun kolega politik ketimbang fokus menyelesaikan masalah nyata di lapangan.
Yang lebih ironis, kata Yuli, porsi paling besar justru dinikmati Sekretariat DPRD, dengan angka mencapai Rp32,65 miliar.
“Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat, bukan habis di tiket pesawat, hotel berbintang, atau rapat formalitas yang minim hasil,” ujarnya tajam.
Meski informasi anggaran kini bisa diakses publik melalui PPID, Yuli menilai transparansi semacam itu belum cukup. “Tanpa kesadaran moral dan tanggung jawab, publikasi hanya sekadar deretan angka, tidak menjawab esensi: apakah benar perjalanan dinas ini bermanfaat bagi masyarakat, atau sekadar plesiran berkedok kerja?” tegasnya.
Menurut Yuli, Wali Kota dan DPRD harus memberi penjelasan terbuka: apakah miliaran rupiah yang dihabiskan itu sepadan dengan kebutuhan warga, atau justru mempertebal kesan bahwa anggaran lebih berpihak pada elite ketimbang rakyat.
