Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum berbasis jalan. Jika sebelumnya kerja sama dilakukan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), kini perjanjian tersebut berlanjut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Penandatanganan MoU digelar di Ruang Mataram, Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub, Selasa (30/09/25), bertepatan dengan agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat 2025. Wali Kota Depok, Supian Suri, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Menurut Supian Suri, pembaruan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemkot Depok dan Kemenhub dalam mewujudkan layanan transportasi massal yang lebih baik.
“MoU ini merupakan kelanjutan dari kerja sama dengan BPTJ sebelumnya. Karena sekarang kewenangan berada di Kemenhub, maka nota kesepahaman diperbarui. Sekaligus, kami menyampaikan usulan penambahan koridor layanan BISKITA Trans Depok,” jelasnya.
Ia menyebutkan, masyarakat sangat membutuhkan penambahan koridor baru. Beberapa rute yang diusulkan antara lain Terminal Depok–Harjamukti, Citayam–Kampus UI–M. Jasin, serta Terminal Jatijajar dengan arah sebaliknya.
“Layanan BISKITA terbukti membantu mobilitas warga. Karena itu, kami ingin jangkauannya lebih luas agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain soal BISKITA, Wali Kota juga menegaskan dukungan penuh Pemkot Depok terhadap kebijakan nasional Zero ODOL (Over Dimension and Over Loading) 2027. Ia menilai, sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan terjangkau.
“Harapan kita bersama, transportasi massal bisa optimal dalam melayani masyarakat, mengurangi kemacetan, menekan polusi, serta memberi pilihan perjalanan yang lebih efisien,” pungkasnya.
