Depok (7/11/2025) – Dalam sebuah obrolan terbuka dengan Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, dalam segmen Jejak Pradana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), membeberkan jurus andalannya menjelang satu tahun kepemimpinan: relokasi anggaran yang radikal.
Meskipun APBD Jabar menyusut drastis—dari Rp 37 triliun menjadi Rp 31 triliun di tahun 2025, dan diproyeksikan turun lagi menjadi Rp 27 triliun di tahun 2026—KDM menegaskan bahwa penurunan angka tak berarti kemunduran kinerja. Sebaliknya, penurunan ini didampingi oleh “lonjakan tajam” alokasi untuk kebutuhan publik.
Fokus Utama: Jalan Mulus, Rakyat Terurus
Kebijakan paling mencolok adalah di sektor infrastruktur jalan. Dulu, anggaran untuk infrastruktur jalan hanya berkisar Rp 400 miliar (saat APBD Rp 37 triliun). Kini, setelah ‘dibedah’ habis-habisan, alokasi infrastruktur dalam satu tahun kepemimpinannya melambung hingga Rp 3 triliun! Angka ini bahkan direncanakan naik lagi menjadi Rp 3,5 triliun di tahun 2026.
Bagaimana caranya? KDM menunjukkan komitmennya dengan memangkas pos-pos yang dianggap tidak esensial:
- Perjalanan Dinas Gubernur: Dipangkas dari Rp 1,5 miliar menjadi hanya Rp 100 juta.
- Penerangan Jalan Umum (PJU): Anggaran PJU yang dulu fluktuatif dan minim (sekitar Rp 30 miliar) kini melonjak hingga Rp 800 miliar, menjamin PJU tidak lagi “mati setelah sebulan dipasang.”
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menggenjot belanja untuk:
- Listrik Rakyat Miskin: Anggaran ditingkatkan dari hanya Rp 20 miliar menjadi hampir Rp 400 miliar.
- Penanganan Banjir: Yang sebelumnya hanya mengandalkan DAK APBN, kini menggunakan APBD Jabar dengan alokasi hampir Rp 450 miliar, lengkap dengan ketersediaan alat berat di setiap kabupaten.
Pendidikan dan Perlindungan Sosial ‘Diinjak Gas’
Sektor pendidikan juga tak luput dari gebrakan. Setelah bertahun-tahun tidak membangun sekolah baru atau ruang kelas, kini Pemprov Jabar mengalokasikan hampir Rp 1 triliun untuk rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru.
Menatap tahun 2026, KDM menjanjikan terobosan untuk sekolah swasta gratis bagi anak dari keluarga miskin. Mekanismenya unik: uangnya diberikan langsung kepada siswa untuk membayar biaya sekolah mereka sendiri.
Terakhir, sebuah inisiatif sosial yang ambisius diluncurkan: Asuransi Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. Program ini menargetkan 1 juta orang—meliputi ojek online (ojol), ART, nelayan, petani, buruh bangunan, dan kuli panggul—dengan pembagian tanggungan 500 ribu orang oleh Provinsi dan 500 ribu orang oleh Kabupaten/Kota.
KDM menyimpulkan, meski anggaran Pemprov secara keseluruhan menurun, kinerja tak boleh surut—bahkan harus melompat jauh demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
