Depok (18/11/2025) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) membantah keras tudingan yang viral di media sosial bahwa anggotanya bertindak sebagai “beking” perusahaan minyak di perairan Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Tudingan ini muncul menyusul video viral Instagram yang menampilkan adegan protes sengit antara nelayan lokal dan prajurit TNI AL.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul, menjelaskan bahwa prajurit di lokasi tersebut menjalankan peran sebagai penengah atau mediator.
“Personel TNI AL di lokasi itu guna menengahi atau mediasi aksi protes sejumlah nelayan terhadap Survei Seismik yang dilaksanakan oleh Kapal SK Carina dari PT KEI (Kangean Energi Indonesia) yang berada di bawah pengawasan SKK Migas (institusi pemerintah) di wilayah Perairan Pulau Kangean,” jelas Laksma Tunggul, Senin (17/11/2025).
Video Viral: Potongan Narasi yang Menyesatkan
Tunggul mengungkapkan bahwa video yang beredar luas di media sosial adalah potongan yang tidak lengkap. Video tersebut hanya merekam momen ketika personel TNI AL sedang meredakan ketegangan dan menengahi protes nelayan.
Fakta di Lapangan (Versi TNI AL): Menurut informasi yang diterima Tunggul, permasalahan antara nelayan dan pelaksanaan survei seismik—yang dilakukan oleh Kapal SK Carina (terlihat di belakang prajurit dalam video)—telah menemui titik tengah dan selesai dengan damai.
Kontradiksi Tudingan Publik
Video viral itu sendiri memperlihatkan konfrontasi di atas kapal kecil, di mana seorang nelayan berteriak menunjuk prajurit: “Sampean itu pengaman negara!” Sebagai tanggapan, salah satu prajurit menjelaskan: “Kemarin kita sudah minta waktu, bertemu warga Kolokolo, dari warga Kolokolo oke juga.”
Namun, narator video yang menyertai adegan tersebut menuding TNI AL melindungi kepentingan korporasi migas. Narator mengklaim:
-
Perusahaan migas memasuki perairan Kangean tanpa dialog dan sosialisasi.
-
Aparat berseragam langsung menyertai kapal perusahaan, seolah “menjaga kepentingan korporasi.”
-
“Nelayan yang mau cari makan diusir, dipaksa mundur dari laut mereka sendiri.”
TNI AL, melalui Laksma Tunggul, menyimpulkan bahwa tudingan “beking” tidak berdasar, dan kehadiran prajurit bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menemukan solusi damai dalam konflik kepentingan antara nelayan dan kegiatan survei seismik yang berada di bawah pengawasan institusi pemerintah (SKK Migas).
