Depok (24/11/2025) – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, memanfaatkan forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Minggu (23/11/2025), untuk melontarkan kritik keras mengenai ketidakseimbangan dalam pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI).
Gibran menekankan bahwa meskipun AI adalah penentu utama kekuatan ekonomi masa depan, manfaatnya saat ini masih sangat timpang dan terpusat pada segelintir perusahaan di negara-negara maju.
Ancaman Ketimpangan Digital
Wapres Gibran memperingatkan bahwa jika kesenjangan digital ini berlanjut, sejarah ketidakadilan dari revolusi industri masa lalu akan terulang, di mana kerugian ditanggung banyak pihak sementara keuntungan dinikmati segelintir elite.
“Sejarah telah menunjukkan kepada kita, saat kemajuan tidak merata, manfaatnya hanya mengalir ke beberapa orang, sementara kerugiannya ditanggung banyak orang. Kali ini, kita harus berbuat lebih baik. Revolusi ini harus adil dan harus bermanfaat bagi rakyat,” tegas Gibran.
Indonesia mendesak G20 untuk memastikan AI menjadi kekuatan yang inklusif melalui dua pilar utama:
-
Tata Kelola Etis: Memastikan kerangka kerja yang bertanggung jawab.
-
Akses Setara: Membuka akses yang adil bagi inovator global terhadap kumpulan data, sistem pelatihan, dan platform AI.
Keadilan Mineral Kritis dan Hilirisasi
Gibran memperluas kritiknya ke ranah ekonomi sumber daya alam. Ia menyoroti bahwa AI sangat bergantung pada mineral kritis yang dibutuhkan untuk pusat data dan chip, padahal nilai sebenarnya dari bahan mentah tersebut seringkali direbut oleh pihak lain, meskipun permintaan terus meningkat.
“Untuk waktu yang lama, negara-negara berkembang mengekspor bahan mentah saat nilai sebenarnya diambil pihak lain. Revolusi industri di masa lalu dibangun di atas ketimpangan ini. Kita tidak boleh mengulanginya,” ujarnya.
Indonesia mendukung penuh Kesepakatan Kerja Warga Negara G20 untuk upah yang adil, kesetaraan gender, pelatihan reskilling, dan perlindungan sosial, menegaskan posisi Indonesia sebagai pendukung transisi inklusif menuju ekonomi rendah karbon.
