Depok (13/11/2025) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, secara tegas mempertanyakan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang membatalkan pembangunan Masjid Jami Al Quddus di Jalan Margonda. Pembatalan ini dianggap sebagai bentuk diskontinuitas kebijakan yang merugikan warga dan mengabaikan perencanaan yang telah tertuang dalam dokumen resmi negara.
Prinsip Keberlanjutan Pembangunan
Ade Supriatna berpendapat bahwa periodisasi kepemimpinan seharusnya menjamin kesinambungan pembangunan, bukan menjadi alasan untuk membatalkan program pendahulu, meskipun terjadi pergantian tampuk kekuasaan daerah.
“Program pembangunan yang sudah tertuang dalam dokumen resmi negara seharusnya tidak dibatalkan hanya karena pergantian pemerintahan,” katanya di Depok, Rabu.
Ia menekankan pentingnya kedewasaan politik, di mana pemimpin baru harus menghormati rencana yang telah disusun oleh pemimpin terdahulu, demi menjamin pembangunan Kota Depok yang mulus dan berkelanjutan.
Standar Etika Negarawan vs. Politisi
Kritik Ade Supriatna juga menyoroti etika kepemimpinan publik. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin daerah, meskipun berasal dari partai politik, harus bertransformasi menjadi negarawan setelah menjabat.
“Ketika sudah menjadi pejabat publik, harus tampil sebagai negarawan berpikir untuk melayani seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Pernyataan ini secara implisit menuntut pemimpin saat ini untuk mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral atau partai.
Apresiasi terhadap Keberlanjutan Proyek Sebelumnya
Di sisi lain, Ade (yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Depok) memberikan apresiasi terhadap keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya. Ia mencontohkan kelanjutan pengembangan Depok Open Space (DOS) di depan Balai Kota, termasuk berbagai kegiatan masyarakat dan penerapan car free day di Jalan Margonda.
Pengembangan yang berkelanjutan ini berkontribusi pada pencapaian positif Pemkot di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian, yang merupakan indikator utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
