Depok (02/12/2025) – Menyusul rentetan bencana banjir dan longsor di Sumatera yang menelan ratusan korban jiwa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan langkah darurat untuk melindungi wilayahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfinalisasi dan menerbitkan kebijakan moratorium penebangan areal hutan yang memiliki potensi memicu bencana.
Moratorium ini dijadwalkan akan diluncurkan segera, sebagai tindakan preventif cepat terhadap meningkatnya risiko bencana alam di Jawa Barat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium, larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagramnya, Selasa (2/12/2025).
Filosofi Konservasi: Melindungi Lebih Penting dari Menanam
Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan perspektif dalam konservasi lingkungan. Menurutnya, upaya perlindungan pohon yang sudah ada jauh lebih efektif daripada sekadar program reboisasi.
“Bagi saya menanam pohon itu penting, tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam seribu pohon belum tentu jadi seratus pohon. Tapi menebang seribu pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa hidup selaras dengan alam adalah kunci untuk mencegah bencana. “Kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga. Bukan kita rusak,” tambahnya.
Seruan Moral dan Akuntabilitas Keputusan
Dalam konteks tragedi Sumatera, Dedi Mulyadi tidak hanya menyampaikan belasungkawa dan ajakan untuk gotong royong, tetapi juga menyerukan refleksi moral yang mendalam kepada para pemangku kebijakan.
Ia secara eksplisit meminta pihak-pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berujung pada bencana untuk:
-
Menyadari dan Bertaubat: Mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi peristiwa yang merusak.
-
Mengakui Secara Terbuka: Jujur dan secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan agar hal tersebut menjadi pembelajaran penting bagi sejarah kebangsaan.
Seruan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan kejujuran dalam tata kelola lingkungan, di mana keputusan politik tidak boleh memicu kerugian kolektif.
