Depok (20/03/2026) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI resmi menyatakan penundaan rencana pengiriman personel TNI ke Jalur Gaza. Langkah ini mencakup penangguhan seluruh pembahasan mengenai Board of Peace (BoP)—sebuah inisiatif perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika keamanan di Timur Tengah yang dinilai masih sangat fluktuatif, sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang enggan terburu-buru dalam keterlibatan militer internasional tanpa mandat yang absolut.
Status “On Hold”: Prioritas Kedaulatan dan Mandat Internasional
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) tidak bersifat otomatis. Segala bentuk pengerahan pasukan harus tunduk pada kontrol nasional serta koridor hukum yang jelas.
“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda. Segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” ujar Vahd dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).
Vahd menggarisbawahi tiga syarat mutlak bagi keterlibatan Indonesia:
-
Mandat PBB: Berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 (2025).
-
Prinsip Luar Negeri: Selaras dengan politik bebas-aktif dan kepentingan nasional RI.
-
Kendali Penuh: Berada sepenuhnya di bawah otoritas komando nasional Indonesia.
Kontradiksi Laporan Internasional
Penundaan ini menjadi titik balik dari laporan media Israel, KAN, yang sebelumnya mengklaim bahwa sekitar 5.000 tentara Indonesia akan mulai beroperasi di Gaza pada 1 Mei mendatang. Dalam skema tersebut, Indonesia diproyeksikan bergabung dengan unit dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo untuk mengamankan wilayah pembangunan di Rafah, Jalur Gaza Selatan.
Laporan tersebut bahkan merinci bahwa delegasi militer dari negara-negara partisipan dijadwalkan tiba di Israel dalam dua minggu ke depan untuk melakukan tinjauan lapangan (site visit) di sepanjang yellow line—batas demarkasi zona kendali Israel.
Evaluasi Situasi Timur Tengah
Meski terdapat klaim mengenai persiapan pelatihan ribuan tentara di Yordania bulan depan, Jakarta memilih untuk mengambil langkah hati-hati. Pemerintah Indonesia secara intensif terus memantau eskalasi keamanan guna memastikan bahwa keterlibatan TNI benar-benar berfungsi sebagai gaya stabilisasi, bukan justru terjebak dalam pusaran konflik yang lebih dalam.
Penangguhan ini mencerminkan sikap hati-hati Indonesia dalam menavigasi rencana perdamaian “versi Trump”, yang hingga kini masih memicu perdebatan mengenai netralitas dan efektivitasnya di panggung diplomasi global.
