Depok (21/10/2025) – Kota Depok baru saja menjadi pusat perhatian nasional dalam upaya pemerintah menggenjot ekonomi kerakyatan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, hadir dalam acara megah Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar 800.000 debitur se-Indonesia, sekaligus peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) dari Pemerintah Pusat.
Acara yang dipusatkan di Balai Kota Depok (Aula Serbaguna Lantai 10) pada Selasa (21/10/25) ini terhubung secara daring dengan acara utama di Surabaya. Uniknya, Jawa Barat menjadikan Depok sebagai titik sentral pelaksanaannya, bahkan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten dan kota lain se-Jawa Barat.
Apresiasi Pemkot: Kehadiran Nyata Pemerintah
Chandra Rahmansyah menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap inisiatif pemerintah pusat ini. Menurutnya, program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan akses pembiayaan.
“Ini merupakan bukti konkret pemerintah hadir di tengah masyarakat. Kami dari Pemkot Depok sangat mengapresiasi langkah nyata ini,” ujar Chandra usai acara.
Ia menegaskan, skema KUR memiliki dampak masif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama karena mempermudah mereka mendapatkan akses permodalan. “Pelaku usaha kini jauh lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya,” tambahnya.
Wakil Wali Kota berpesan agar para wirausahawan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. “Manfaatkanlah KUR dan KPP ini sebaik-baiknya. Ini bukan sekadar ‘bantuan’, tapi kontribusi riil Anda dalam membangun fondasi ekonomi bangsa,” pesannya.
Rincian KUR Depok: Bunga 6%, Plafon Rp500 Juta
Mohamad Thamrin, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, merincikan bahwa peluncuran kali ini mencakup tiga sektor: kredit usaha mikro, kredit perumahan, dan kredit pekerja produktif.
“Kami bersyukur, di Depok ada 16 pelaku UMKM yang langsung difasilitasi dana KUR saat peluncuran ini. Penyaluran dilakukan oleh Bank BJB dengan skema bunga yang sangat ringan, hanya 6 persen,” jelas Thamrin.
Plafon maksimal yang bisa diajukan mencapai Rp500 juta, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bayar debitur. “Kebutuhan tiap UMKM bervariasi—ada yang butuh Rp50 juta, ada yang Rp200 juta. Prinsipnya harus sesuai dengan kapasitas usaha dan hasil survei bank,” katanya.
Bagi UMKM Depok yang tertarik, syarat utamanya meliputi: usaha sudah berjalan minimal enam bulan, memiliki legalitas usaha yang jelas, dan mampu menyajikan laporan keuangan yang dapat diverifikasi.
“UMKM yang ingin ikut program bisa langsung mendatangi Bank BJB Cabang Depok di Jalan Margonda,” imbuh Thamrin, seraya memastikan bahwa program KUR ini masih terus terbuka. Ia berharap, fasilitas pembiayaan murah ini dapat dimanfaatkan maksimal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM Depok, bahkan bisa mendukung renovasi atau pengembangan fasilitas usaha (dapur/toko) melalui Kredit Perumahan.
