Depok (09/11/2025) – Pemerintah Belgia mengambil langkah besar dalam memperkuat pertahanannya dengan mengirim 149.000 surat kepada remaja berusia 17 tahun, berisi ajakan untuk mempertimbangkan program wajib militer sukarela setelah mereka menginjak usia 18 tahun.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertahanan Belgia, Theo Francken, yang menilai langkah tersebut penting untuk mengatasi kekurangan personel militer sekaligus memperkuat cadangan tempur nasional.
“Sebanyak 149.000 surat telah dikirim kemarin. Kami mendorong para remaja untuk mempelajari sistem pertahanan nasional dan mempertimbangkan tahun pengabdian sukarela. Ayo berpartisipasi!” tulis Francken di media sosial, seperti dikutip RT, sambil membagikan foto tumpukan amplop yang siap dikirim.
Francken pertama kali melontarkan ide ini setelah menjabat pada Februari lalu. Bulan lalu, parlemen Belgia memberi lampu hijau bagi pengiriman surat resmi tersebut. Meski bersifat sukarela, sebagian kalangan menganggapnya sebagai langkah awal menuju kembalinya wajib militer penuh, sesuatu yang dibantah Francken karena alasan logistik.
Menurut Brussels Times, Belgia menargetkan peningkatan kekuatan militer menjadi 34.500 personel aktif, 12.800 cadangan, dan 8.500 staf sipil dalam dekade mendatang. Tahun 2026, pemerintah menyiapkan 4.800 posisi baru, termasuk peran cadangan dan dukungan sipil. Para sukarelawan berusia 18–25 tahun akan menerima gaji sekitar €2.000 per bulan selama masa dinas.
Gelombang Militerisasi di Eropa
Inisiatif Belgia ini bukan satu-satunya. Beberapa negara Uni Eropa lain juga menghidupkan kembali program militer bagi pemuda, seiring meningkatnya kekhawatiran atas ketegangan dengan Rusia.
Di Belanda, pemerintah telah mulai mengirimkan kuesioner untuk menilai minat remaja terhadap dinas pertahanan, dengan program “tahun dinas sukarela” yang sudah berlaku. Swedia mengaktifkan kembali wajib militer pada tahun 2017, sementara Jerman kini membahas sistem lotere untuk memilih pria berusia 18 tahun jika jumlah sukarelawan tak mencukupi.
Langkah-langkah ini disebut bagian dari rencana militerisasi Uni Eropa yang lebih luas, yang menurut Brussel diperlukan untuk mengantisipasi potensi agresi Rusia.
Namun, Moskow membantah tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding para pemimpin Barat menggunakan “retorika ketakutan” guna menutupi masalah politik dan ekonomi dalam negeri. Ia bahkan menyebut tren militerisasi Eropa sebagai “kegilaan Russophobia” yang mendorong blok itu menuju apa yang ia sebut “Reich Keempat.”
Jerman Ikut Bersiap
Di sisi lain, pemerintah Jerman juga tengah memperkuat militernya. Kabinet di Berlin baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang wajib militer sukarela bagi remaja, dengan target 40.000 rekrutan per tahun pada 2031.
“Bundeswehr harus tumbuh agar pencegahan terhadap Rusia benar-benar kredibel,” ujar Menteri Pertahanan Boris Pistorius, menggemakan sikap NATO soal perlunya kesiapsiagaan penuh terhadap potensi serangan.
Mulai Januari 2026, seluruh pria berusia 18 tahun di Jerman akan diminta mengisi kuesioner mengenai kesediaan dan kelayakan fisik mereka untuk bertugas, sementara perempuan dapat ikut secara sukarela. Tahap awal akan melibatkan sekitar 20.000 rekrutan, dengan pelatihan dasar minimal enam bulan.
Jika program ini gagal menarik jumlah sukarelawan yang cukup, Jerman berpotensi mengaktifkan kembali wajib militer universal yang telah ditangguhkan sejak 2011.
Sejak pecahnya perang di Ukraina pada 2022, Jerman telah meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan dan menjadi pemasok senjata terbesar kedua bagi Kiev setelah AS.
Langkah ini memicu reaksi keras dari Rusia. Lavrov menuding Berlin kini “terlibat langsung dalam perang,” sementara juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memperingatkan bahwa “Jerman kembali menjadi negara yang berbahaya.”
Dengan berbagai langkah militerisasi yang terus menguat di Eropa, ketegangan antara NATO dan Rusia tampaknya kian sulit diredakan — dan bayangan konflik besar di benua itu pun semakin nyata di mata dunia.
