Depok (31/10/2025) – Kepala Bidang Pengadaan Data, Kepangkatan, dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Taufik Imam Raharjo, memberikan klarifikasi terkait munculnya status BTS (Berkas Tidak Sesuai) dalam proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 melalui sistem Mola BKN.
Menurut Taufik, status BTS biasanya muncul akibat ketidaksesuaian antara data yang diunggah oleh pelamar dengan data yang tercatat dalam sistem. Ketidaksesuaian ini umumnya berkaitan dengan elemen identitas seperti nama, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya.
“Sebagian besar status BTS terjadi karena perbedaan data antara dokumen dan sistem, misalnya pada nama atau tanggal lahir. Selain itu, bisa juga disebabkan dokumen tidak terbaca dengan jelas atau ada kesalahan unggah,” terang Taufik kepada berita.depok.go.id, Jumat (31/10/25).
Ia menjelaskan, jika penyebab BTS berasal dari perbedaan data, BKPSDM akan meminta pelamar melengkapi atau memperbaiki dokumen sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah diperbaiki, dokumen tersebut akan diunggah kembali oleh tim BKPSDM.
“Apabila ditemukan perbedaan data, pelamar cukup melengkapi berkas sesuai arahan. Dokumennya kemudian kami bantu unggahkan ulang ke sistem,” ujarnya.
Sedangkan untuk kasus di mana dokumen tidak terbaca atau salah unggah, pelamar diminta untuk mengirimkan ulang berkas yang benar agar dapat diproses lebih lanjut.
“Kalau kendalanya di file yang rusak atau keliru, pelamar cukup kirim ulang dokumen yang sesuai. Setelah itu, kami yang akan unggah ulang ke sistem Mola BKN,” tambahnya.
Taufik menegaskan bahwa hingga saat ini proses input data masih berlangsung. Pihaknya juga terus melakukan verifikasi dan pengecekan ulang agar data yang dikirim ke BKN tidak kembali berstatus BTS.
“Kami masih terus melakukan input dan kroscek satu per satu supaya berkas yang dikirim benar-benar valid dan tidak lagi berstatus BTS,” tutupnya.
