Depok (15/10/2025) – Lurah Pangkalanjati Baru (PJB), M. Reza Tanzila Putra, menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal pembangunan manusia di wilayahnya. Baru beberapa waktu menjabat, ia langsung bergerak cepat menangani persoalan sosial yang kerap luput dari perhatian—yakni anak-anak yang putus sekolah.
Berkat langkah proaktifnya, enam anak yang sempat berhenti sekolah kini berhasil kembali melanjutkan pendidikan. Upaya ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah kelurahan terhadap keberlangsungan pendidikan bagi seluruh warganya.
Menurut Reza, gerakan ini merupakan bagian dari dukungan Kelurahan Pangkalanjati Baru terhadap program Wajib Belajar 13 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok. Ia menilai bahwa memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya adalah tanggung jawab bersama, terutama bagi perangkat wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Selama saya memimpin, saya ingin memastikan tidak ada anak di Pangkalanjati Baru yang berhenti sekolah hanya karena kendala ekonomi. Itu tanggung jawab kita semua, terutama pemerintah di tingkat kelurahan,” ujarnya, Rabu (15/10/25).
Begitu menerima laporan adanya anak putus sekolah, Reza segera berkoordinasi dengan kader PKK untuk melakukan pendataan ke seluruh RW. Dari hasil penelusuran ditemukan tujuh anak yang sudah lama tidak bersekolah. Dari jumlah itu, satu anak kini kembali aktif belajar, dua anak sedang menyelesaikan urusan administrasi kependudukan, tiga anak masih menunggu konfirmasi keluarga untuk penentuan sekolah, dan satu anak mengikuti program Paket B.
“Saya tidak ingin ada anak tertinggal hanya karena masalah dokumen. Semua berhak mendapatkan pendidikan, dan negara wajib hadir memastikan hal itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, beberapa anak yang dibantu bahkan bukan warga asli Depok karena masih tercatat dalam Kartu Keluarga dari daerah lain. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang bagi pihak kelurahan untuk memastikan mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Reza menekankan bahwa pendidikan adalah pondasi utama pembangunan manusia. Menurutnya, kemajuan suatu wilayah tidak hanya diukur dari infrastruktur atau pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana warganya mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan belajar.
“Anak-anak ini adalah masa depan kita. Kalau mereka tertinggal, berarti kita belum menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya.
