Depok (17/12/2025) – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi dengan serius laporan mengejutkan mengenai krisis pendidikan di Papua, yang menyebutkan bahwa sebanyak 700.000 anak Papua tidak bersekolah. Laporan angka tersebut pertama kali disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan Papua di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, usai rapat, mengonfirmasi bahwa informasi ini menjadi perhatian utama Presiden.
“Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya… Nah kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita cross-check dulu benar nggak,” ujar Tito.
Komitmen: Akses Pendidikan Seluas-luasnya
Meskipun data tersebut masih perlu validasi, Tito Karnavian menegaskan bahwa arahan dasar dari Presiden sudah jelas: jika terbukti ada anak Papua yang tidak bersekolah, pemerintah akan mengupayakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi mereka.
Senada dengan Mendagri, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, menegaskan urgensi penanganan masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo secara langsung meminta agar laporan mengenai “700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua” tersebut segera ditangani dan ditindaklanjuti. Fokus pemerintah saat ini adalah memverifikasi keabsahan data tersebut sambil menyiapkan upaya intervensi pendidikan yang diperlukan.
