Depok (17/03/2026) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan langkah strategis dalam mengoptimalkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Bertempat di Aula Edelweis, Balai Kota Depok, Senin (16/03/2026), Pemkot Depok secara resmi meluncurkan Data Terpadu Penerima Manfaat Program MBG sebagai hasil konsolidasi intensif bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini diambil untuk mengeliminasi celah inefisiensi dan memastikan bahwa intervensi gizi menjangkau subjek yang tepat sesuai parameter kesehatan dan ekonomi.
Integrasi Data dan Sinergi Lintas Lembaga
Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa validitas data merupakan tulang punggung keberhasilan program MBG. Kehadiran Wakil Kepala BGN dalam forum tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan standar komunikasi dan operasional yang selama ini dianggap masih memiliki hambatan birokrasi.
“Proses validasi ini krusial untuk memastikan investasi sumber daya manusia ini benar-benar tepat sasaran. Melalui forum ini, sekat-sekat komunikasi yang sebelumnya dirasakan kurang, kini telah kita sinkronkan bersama,” ujar Supian Suri.
Standardisasi Ketat Satuan Pelayanan Gizi (SPPG)
Selain aspek data, Pemkot Depok menaruh perhatian besar pada pengawasan rantai pasok dan produksi makanan. Supian Suri menginstruksikan pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG. Seluruh unit diwajibkan memenuhi standar baku yang mencakup:
-
Kelayakan Fasilitas: Standar sanitasi dan higienitas ruang produksi.
-
Kualitas Nutrisi: Kesesuaian komposisi makanan dengan kebutuhan gizi anak.
-
Legalitas Operasional: Kepatuhan terhadap regulasi teknis yang ditetapkan BGN.
“Jika ditemukan SPPG yang tidak mengikuti aturan, masyarakat diminta segera melapor. Kita menuntut standarisasi penuh dari sisi kesehatan maupun operasional,” tegasnya.
Multiplier Effect: Kesehatan Anak dan Ekonomi Lokal
Program MBG di Depok diproyeksikan tidak hanya sekadar pemenuhan nutrisi bagi anak-anak, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan stakeholder hingga tingkat camat dan lurah, Pemkot berharap ekosistem penyediaan makanan ini dapat memberdayakan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.
“Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar manfaat program ini dirasakan nyata, baik sebagai penguatan gizi anak maupun sebagai pendorong perputaran ekonomi daerah,” tutup Supian Suri.
