Depok (05/11/2025) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyelenggarakan sosialisasi mengenai Tugas dan Wewenang Komisi D (yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat) di hadapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (04/11/2025). Pertemuan ini mengungkap dua sisi pemerintahan Depok: capaian kinerja yang diapresiasi dan isu krisis kepemimpinan yang dipicu intervensi politik.
I. Apresiasi Kinerja Pelayanan Dasar (Komisi D)
Ade Supriyatna (PKS) memaparkan data yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam sektor-sektor yang diawasi Komisi D:
-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Depok menempati posisi kedua atau ketiga tertinggi se-Jawa Barat. IPM dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
-
Tingkat Kemiskinan: Berada di peringkat keempat terendah secara nasional.
DPRD mengapresiasi inovasi Pemkot dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya program sekolah swasta gratis yang dirintis untuk menampung sekitar 22.000 lulusan SD yang tidak tertampung di sekolah negeri. Program ini dinilai sebagai “langkah maju yang adil” untuk mengatasi disparitas pendidikan.
II. Kritik PWI: Kepemimpinan dan Pembatalan Proyek Strategis
Di tengah apresiasi tersebut, PWI Kota Depok melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Supian Suri, yang dinilai kurang mandiri dan terkesan “didikte” oleh partai pendukung, terutama dari faksi Gerindra.
Kritik ini berfokus pada pembatalan program strategis yang sebelumnya telah menjadi dokumen negara:
-
Pembatalan Masjid Al Quddus: Wali Kota membatalkan anggaran pembangunan Masjid Jami Al Quddus senilai Rp20 miliar di bekas lahan SDN Pondok Cina Margonda.
-
Pengalihan Fungsi: Proyek tersebut dialihkan menjadi rumah didik untuk anak disabilitas.
-
Tuduhan Intervensi: PWI menduga pembatalan ini terjadi karena tekanan dari partai pendukung (Gerindra, PDIP, dan PSI) yang sejak pemerintahan sebelumnya aktif menentang penggusuran lahan sekolah untuk pembangunan masjid.
III. Tanggapan DPRD: Negarawan vs. Politisi
Menanggapi isu intervensi partai, Ketua DPRD Ade Supriyatna membedakan peran Politisi dan Negarawan:
-
Politisi: Selalu merumuskan kebijakan berdasarkan nilai-nilai perjuangan partainya (subjektivitas).
-
Negarawan: Setelah disumpah sebagai pejabat publik, harus menjadi negarawan yang fokus melayani seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Ade juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan lintas periode kepemimpinan, sebuah nilai yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pemimpin baru harus menghormati rencana pemimpin terdahulu.
IV. Peran Pers dalam Stabilitas Informasi
Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, memberikan skor tinggi (85-90) untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Depok, khususnya dalam kemerdekaan pers. Ia menegaskan, meskipun PWI bermitra baik dengan Pemkot, pers akan tetap menjalankan fungsi kritisnya secara bertanggung jawab.
Rusdy menekankan bahwa peran pers sangat vital untuk meredam “kegaduhan di media sosial” dengan menyajikan informasi yang berpegang pada kode etik, sehingga mampu mencerdaskan masyarakat secara lebih luas daripada sekadar komunikasi melalui media sosial Pemkot.
