Depok (31/10/2025) – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) terus memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dilakukan agar pangan asal hewan (PAH) yang dikonsumsi peserta didik terjamin aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Depok, Dede Zuraida, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan bertajuk “SPPG Juara Bersinergi Amankan PAH untuk Gizi Anak Indonesia” yang diikuti secara daring oleh ratusan sekolah penerima manfaat MBG, Kamis (30/01/25).
Menurut Dede, MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Program ini melibatkan para pelaku UMKM yang telah memenuhi standar mutu dan dibina oleh pemerintah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan tiga unsur utama, yakni koordinator, PIC, dan penjamah makanan.
-
Koordinator bertugas memastikan bahan pangan asal hewan yang dibeli memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta surat keterangan sehat.
-
PIC dan penjamah makanan bertanggung jawab terhadap proses penyimpanan dan pengolahan agar berjalan higienis sesuai dengan daftar periksa harian.
Dede juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senantiasa menggunakan bahan baku berkualitas, serta menjaga suhu dan waktu penyajian makanan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Denny Widaya Lukman, narasumber dari IPB University, menyoroti pentingnya menjaga keamanan pangan pada tahap penanganan dan distribusi makanan. Ia mengingatkan bahwa makanan yang telah dimasak sebaiknya segera dimasukkan ke dalam wadah penyajian dan ditutup ketika suhunya mencapai 50–55°C.
“Makanan tidak boleh dibiarkan berada di suhu ruang lebih dari empat jam. Kebersihan juga harus dijaga, misalnya baki makanan harus ditempatkan di atas meja, bukan di lantai,” ujar Denny.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, kerja sama harus dibangun dengan prinsip transparansi, tanggung jawab bersama, peningkatan kapasitas berkelanjutan, serta evaluasi yang berbasis data.
“Keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab pengawas, tetapi seluruh tim. Semua keputusan harus berdasar pada data, bukan asumsi,” tegasnya.
Denny juga menjabarkan keterkaitan antara peran manajer, pengawas, dan penjamah makanan dalam sistem keamanan pangan: manajer menyusun SOP dan pelatihan, pengawas memastikan kepatuhan di lapangan, sedangkan penjamah menjalankan praktik higiene serta melapor bila terdapat risiko kontaminasi.
DKP3 Kota Depok, lanjut Dede, secara berkelanjutan melakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), pembinaan dan sertifikasi NKV, pemantauan lalu lintas produk asal hewan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Koordinasi lintas instansi pun terus diperkuat agar pengawasan keamanan pangan berjalan efektif.
“Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang solid, kami berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal. Anak-anak Kota Depok harus memperoleh asupan gizi terbaik melalui pangan asal hewan yang aman, sehat, dan berkualitas,” pungkas Dede.
