DPRD Depok Soroti Pembatalan Masjid Al Quddus di Tengah Kenaikan IPM

3

Depok (05/11/2025) – Kunjungan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Depok (Selasa, 04/11/2025) menjadi forum ganda: sosialisasi tugas Komisi D dan diskusi kritis mengenai kebijakan Wali Kota Supian Suri.

Kontras Kinerja: Apresiasi Metrik vs. Diskontinuitas Proyek

 

Ade Supriyatna, dalam paparan awal, menyoroti rapor positif kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam sektor pelayanan dasar yang diawasi Komisi D (Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan):

  • Peningkatan IPM: Kota Depok berada di peringkat kedua atau ketiga tertinggi di Jawa Barat.

  • Pengentasan Kemiskinan: Tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang keempat terendah secara nasional.

  • Inovasi Pendidikan: Program sekolah swasta gratis diapresiasi sebagai langkah progresif untuk pemerataan akses.

Namun, fokus diskusi beralih ke isu sensitif yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat—yaitu pembatalan anggaran pembangunan Masjid Al Quddus senilai Rp20 miliar di eks lahan SDN Pondok Cina.

Persinggungan Politik dan Kepentingan Publik

 

Menanggapi isu pembatalan proyek yang sebelumnya telah tertuang dalam dokumen negara dan dialihkan menjadi rumah didik anak disabilitas, Ketua DPRD Ade Supriyatna mengambil sikap tegas mengenai etika kepemimpinan:

“Kebijakan publik memang tak lepas dari subjektivitas partai politik, namun seorang pejabat publik harus mengutamakan kepentingan seluruh warga,” tegas Ade.

Pernyataannya menggarisbawahi perlunya transisi mentalitas dari politisi partai menjadi negarawan yang melayani kepentingan umum, terlepas dari nilai-nilai kejuangan parpol.

Peran Kritis Pers dalam Stabilitas Informasi

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, memberikan apresiasi tinggi (Indeks Demokrasi 85-90) terhadap kebebasan pers di Depok, menegaskan tidak adanya ancaman atau intimidasi serius terhadap jurnalis.

Rusdy menyoroti peran penting media di tengah era digital: ia berharap komunikasi antara pemerintah dan PWI ditingkatkan, karena peran pers dalam memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat sangat penting untuk meredam kegaduhan di media sosial.

Komentar

komentar

BAGIKAN