Depok – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Ubaidilah, meminta Pemerintah Kota Depok mengevaluasi mekanisme pembayaran dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSGG).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok.
Ubaidilah mengatakan program RSGG pada dasarnya sangat membantu masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih terjangkau. Namun ia menerima sejumlah keluhan dari kepala sekolah swasta yang menjadi mitra program tersebut.
Menurutnya, sistem pembayaran dari pemerintah yang saat ini dilakukan setiap enam bulan sekali dinilai cukup berat bagi pihak sekolah karena berdampak pada arus kas operasional.
“Program ini sangat baik karena membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan. Tetapi para kepala sekolah swasta juga menyampaikan bahwa pola pembayaran enam bulan sekali membuat cashflow sekolah menjadi berat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya sekolah biasanya menerima pembayaran langsung dari siswa setiap bulan. Dengan adanya program ini, sekolah harus menunggu lebih lama hingga pembayaran dari pemerintah cair.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi operasional sekolah, mulai dari pembayaran gaji guru hingga pelayanan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, Dadang Wihana, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji penyesuaian mekanisme pembayaran program tersebut.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pembayaran dilakukan setiap tiga bulan agar kondisi keuangan sekolah swasta mitra program tetap stabil.
Ubaidilah berharap penyesuaian mekanisme pembayaran tersebut dapat segera direalisasikan sehingga program sekolah swasta gratis tetap berjalan optimal tanpa membebani pihak sekolah.
