Gelombang kasus dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Kekhawatiran itu tidak hanya muncul di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung masyarakat Kota Depok yang ikut menjalankan program tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sendiri ikut turun tangan. Setibanya dari kunjungan luar negeri, Sabtu (27/9), ia langsung menegaskan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta pejabat terkait untuk membahas masalah ini.
“Saya memantau terus perkembangan MBG. Ini program besar yang pasti menghadapi hambatan. Tetapi masalah-masalah ini akan kita selesaikan,” ujar Prabowo di Halim Perdanakusuma.
Presiden juga mengingatkan agar polemik MBG tidak dipolitisasi. Ia menekankan tujuan utama program ini adalah membantu jutaan anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Catatan Nasional: 9.615 SPPG, 71 Kasus Insiden
Data resmi BGN menunjukkan, sejak 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah berdiri 2.391 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 24 kasus kejadian luar biasa. Dalam periode berikutnya, 1 Agustus hingga 27 September, jumlah unit melonjak jadi 7.244 dan insiden bertambah 47 kasus.
Hingga kini, total SPPG mencapai 9.615 unit yang melayani sekitar 31 juta penerima manfaat. Dadan menjelaskan sebagian besar kasus muncul di dapur-dapur baru karena SDM yang belum berpengalaman. Faktor lain seperti kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran SOP juga ikut memicu insiden.
Situasi di Depok: 47.938 Siswa Terlayani
Di Kota Depok, program MBG mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 dan sudah menjangkau 47.938 siswa di 157 sekolah dari PAUD hingga SMA sederajat. Saat ini terdapat 32 dapur MBG yang aktif, dengan delapan lainnya siap beroperasi sehingga total akan mencapai 40.
Setiap dapur mampu memproduksi 3.000–16.000 porsi makanan per hari, mulai dari dini hari hingga distribusi pagi ke sekolah-sekolah sekitar.
Namun, Depok juga pernah mengalami kasus dugaan keracunan pada Juli lalu di sebuah madrasah di Bedahan, Sawangan, dengan 15 siswa mengalami gejala mual, diare, demam, dan sakit perut.
Korwil Depok: Pengawasan Jadi Kunci
Koordinator SPPG Depok, Rakha Pratama, menegaskan perlunya pengawasan ketat di seluruh lini, mulai dari penyajian hingga distribusi.
“Tugas SPPG bukan hanya administrasi, tapi memastikan kualitas dan keamanan makanan setiap hari,” ujarnya.
Rakha menambahkan, isu pengadaan ompreng (food tray) yang diduga mengandung bahan non-halal tidak termasuk kewenangannya. Namun, ia mendorong BPOM dan Dinkes melakukan uji sampel agar polemik tidak berlarut.
Suara dari Lapangan
Kepala SPPG Cilodong 2, Tema Febriana, menekankan pentingnya langkah preventif yang lebih komprehensif.
“Perlu pengujian wadah makanan oleh BPOM, evaluasi standar pengadaan, hingga edukasi keamanan pangan. Transparansi juga mutlak untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tegasnya.
Senada, Kepala SPPG Pancoranmas, Kevin Ferdinan, mengaku terus memperketat standar bahan pangan. Dari pemilihan supplier buah dan sayur, quality check dengan ahli gizi, hingga proses pemorsian sejak pukul 03.30 dini hari, semua dilakukan berlapis.
“Kami memastikan setiap food tray aman, memakai sarung tangan, hairnet, dan masker saat pengemasan. Bahkan ompreng yang digunakan telah dicek bersama Yayasan Tempo Scan Lifecare, kualitasnya high quality,” jelas Kevin.
Pihaknya melayani 2.564 siswa di tiga SD dan satu SMP negeri di Pancoranmas. Distribusi dilakukan dua kali dalam sehari dengan kontrol ketat hingga makanan sampai ke siswa.
“Evaluasi rutin tetap dilakukan agar kasus seperti yang terjadi di daerah lain tidak terulang di Depok,” tambah Kevin.
Jalan Panjang Perbaikan
Hingga kini, data nasional mencatat 5.626 kasus dugaan keracunan MBG di 17 provinsi, termasuk insiden besar di Bandung Barat (1.333 siswa), Banggai Kepulauan, Garut, Tasikmalaya, hingga Baubau.
Investigasi BGN menemukan pola penyebab serupa: jeda waktu yang terlalu panjang antara makanan selesai dimasak dengan saat dikonsumsi. Makanan yang sudah jadi semestinya langsung disantap, tidak lebih dari enam jam.
Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan kembali optimismenya.
“Ini masalah besar, tapi saya yakin akan selesai dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, dengan realisasi anggaran Rp13 triliun dari total Rp71 triliun per 8 September, program MBG masih akan terus berjalan. Harapannya, dengan evaluasi menyeluruh serta penguatan SOP, tujuan mulia menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia tetap terjaga.
