Depok (22/12/2025) – Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok mengambil langkah strategis dalam reformasi birokrasi dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Inisiatif ini dirangkai dengan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK, menandai upaya menyeluruh dalam membangun aparatur yang profesional dan bebas korupsi.
Pencanangan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, dan dihadiri seluruh jajaran pimpinan serta pegawai Setda. Momen krusial ini ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama di Balai Kota Depok, Kamis (18/12/25).
Sekda Mangnguluang Mansur menegaskan bahwa ZI bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen moral yang menuntut perubahan fundamental.
“Zona integritas merupakan upaya perubahan yang menyeluruh, baik pada sistem kerja, tata kelola, maupun perilaku aparatur. Hal ini juga sejalan dengan penerapan Core Values ASN BerAKHLAK sebagai fondasi utama dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
BerAKHLAK sebagai Pilar Utama
Sekda Mangnguluang menjabarkan bahwa implementasi ZI harus didukung penuh oleh penerapan nilai-nilai BerAKHLAK—yang mencakup Orientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diwajibkan menjadi panduan perilaku ASN Setda sebagai motor penggerak utama pemerintahan daerah.
Mangnguluang menekankan bahwa implementasi ZI membutuhkan keteladanan pimpinan, konsistensi, dan keberanian untuk berinovasi berkelanjutan.
Melalui pencanangan ini, seluruh ASN Setda diharapkan memperkuat komitmen:
-
Anti-korupsi dan Anti-gratifikasi.
-
Peningkatan Kualitas Layanan internal dan eksternal.
-
Penguatan Sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah.
Sekda menutup dengan harapan bahwa pencanangan ini menjadi langkah awal perubahan, di mana Pemkot Depok akan terus berbenah untuk meminimalkan risiko korupsi, memperkuat peran serta masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
