Dalam sebuah forum sosialisasi di Kelurahan Tugu, Kota Depok, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari, S.H., menegaskan pentingnya peran Komisi B sebagai penopang utama kebijakan ekonomi daerah. Bagi politisi Gerindra yang sudah empat periode duduk di parlemen ini, tugas Komisi B bukan sekadar urusan teknis, melainkan mandat konstitusional yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup warga.
“Komisi B harus memastikan kebijakan ekonomi daerah berorientasi pada stabilitas harga, kelancaran distribusi pangan, dan perlindungan pelaku usaha kecil. Tugas ini menyangkut kepentingan publik, tidak bisa dijalankan setengah hati,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Menurut Hj. Yeti, fungsi budgeting DPRD menjadi pintu utama untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat. APBD, kata dia, harus diarahkan agar menyentuh langsung kebutuhan warga: mulai dari subsidi pangan, revitalisasi pasar tradisional, hingga akses permodalan untuk UMKM. Semua itu dianggapnya sebagai prioritas yang tidak boleh luput dari pengawalan.
Namun, alokasi anggaran yang ideal tidak akan bermakna tanpa pengawasan ketat. Yeti menekankan fungsi controlling sebagai benteng dari kebijakan yang rawan diselewengkan. Spekulasi harga, monopoli distribusi, hingga kebocoran anggaran disebutnya sebagai ancaman nyata yang harus terus dipantau. “Kebijakan yang baik sekalipun bisa kehilangan makna bila tidak diawasi,” tandasnya.
Di luar fungsi formal DPRD, Hj. Yeti menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Forum-forum sosialisasi, menurutnya, harus dimaknai sebagai ruang strategis untuk menyerap aspirasi publik, bukan hanya acara seremonial. Dari suara warga, katanya, DPRD bisa membaca persoalan riil: fluktuasi harga, sulitnya akses permodalan, hingga kondisi pasar yang butuh perbaikan.
Lebih jauh, Yeti melihat Komisi B sebagai garda kebijakan ekonomi daerah yang harus siap menghadapi dinamika eksternal, mulai dari gejolak pasar nasional hingga tekanan global. Ia menegaskan bahwa ketahanan ekonomi lokal hanya bisa dibangun melalui kombinasi antara kebijakan yang berpihak pada rakyat dan keterlibatan aktif masyarakat.
“Legislatif tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Kita juga harus menjadi benteng kepentingan publik, memastikan kesejahteraan warga tetap terjaga,” pungkas anggota Dewan Pembina DPP Gerindra tersebut.
