Depok (18/11/2025) – Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara kepulauan terdepan dalam solusi iklim global dengan secara resmi meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP30) di Belém, Brasil.
Peluncuran ini, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menandai komitmen Indonesia untuk memposisikan ekosistem laut dan pesisir sebagai komponen esensial dalam mitigasi perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa dokumen ini menjadi tulang punggung strategi iklim nasional.
“Peluncuran dokumen ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menghubungkan aksi darat dan laut. Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujar Menteri Hanif (17/11).
Integrasi Karbon Biru dalam Arsitektur Iklim Nasional
Peta jalan ini memiliki implikasi kebijakan yang luas, khususnya dalam menyelaraskan antara konservasi ekosistem laut dengan target iklim dan ekonomi Indonesia:
-
Penguatan SNDC: Inisiatif karbon biru kini terintegrasi dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia yang telah dilaporkan kepada Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim.
-
Aset Strategis: Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut ditempatkan sebagai bagian strategis dari upaya pengurangan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.
-
Kerangka NEK: Penyelarasan ini memperkuat kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menggarisbawahi relevansi dokumen ini sebagai komponen penting dalam arsitektur iklim nasional.
“Peta jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tetapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional,” kata Menteri Sakti.
Melalui upaya ini, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban iklimnya, tetapi juga menawarkan solusi iklim yang bersumber dari hutan dan lautnya kepada komunitas global, menekankan perlunya kebijakan yang konsisten dan solidaritas nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
