Ramainya gerakan publik bertajuk “Setop Tot, Tot, Wok, Wok” yang menolak memberi jalan pada kendaraan bersirine tanpa alasan jelas, akhirnya mendapat respons dari Istana.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa fasilitas berupa sirine dan pengawalan tidak boleh dipakai semena-mena. “Pemakaiannya harus disertai kesadaran moral, menghormati pengguna jalan lain, serta menjaga ketertiban. Bukan dipakai sesuka hati,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).
Ia menambahkan, Sekretariat Negara sudah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pejabat agar penggunaan fasilitas tersebut sesuai aturan.
Prasetyo juga mencontohkan sikap Presiden Prabowo Subianto. Beberapa kali, Presiden memilih tidak menggunakan sirine ataupun rotator, bahkan ikut berhenti di lampu merah. Hal itu, katanya, menjadi teladan bahwa pejabat pun wajib menghargai hak pengguna jalan lain.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengumumkan bahwa pihaknya membekukan sementara pemakaian rotator dan sirine pada kendaraan patroli pengawalan (patwal). “Masukan dari masyarakat itu positif, kami hargai. Untuk sementara, fasilitas itu kita hentikan dulu penggunaannya,” kata Agus.
Sebagai pengingat, aturan soal penggunaan sirine dan rotator diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135. Penggunaan hanya dibenarkan untuk kendaraan tertentu, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, serta kendaraan pengawalan pimpinan lembaga negara.
