Depok (24/12/2025) – Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) bukanlah sekadar penghormatan simbolis. Jabatan strategis ini membawa serangkaian keuntungan nyata yang multifaset bagi Indonesia di panggung global dan dalam negeri.
Berikut adalah analisis komprehensif mengenai keuntungan-keuntungan tersebut:
1. Diplomasi dan Pengaruh Global
Kepemimpinan di Dewan HAM memberikan Indonesia leverage dan otoritas moral yang substansial:
-
Peningkatan Prestise Global: Jabatan ini secara langsung mengangkat kredibilitas Indonesia, menunjukkan kepercayaan internasional terhadap stabilitas dan kemampuan negara untuk memimpin diskursus HAM yang sensitif.
-
Daya Tawar Diplomatik: Posisi ini meningkatkan bargaining power Indonesia di forum internasional. Legitimasi moral yang didapat menjadi modal penting dalam negosiasi ekonomi dan politik global.
-
Mengarahkan Agenda HAM: Indonesia kini memiliki kesempatan untuk memengaruhi tema dan arah pembahasan HAM. Ini memungkinkan Indonesia mendorong pendekatan HAM yang inklusif dan mempertimbangkan konteks negara berkembang, termasuk keadilan sosial dan hak atas pembangunan.
-
Mengoreksi Standar Ganda: Posisi ini memungkinkan Indonesia secara aktif mengoreksi praktik standar ganda yang sering terjadi dalam isu HAM global.
2. Perlindungan dan Konsolidasi Kepentingan Nasional
Jabatan ini memberikan ruang gerak yang lebih aman bagi Indonesia dalam menghadapi isu-isu domestik:
-
Perlindungan Diplomatik: Memimpin Dewan HAM memberikan Indonesia platform yang setara untuk menjelaskan konteks isu HAM domestik (seperti Papua atau konflik agraria) kepada komunitas internasional, memungkinkan kritik dikelola melalui dialog multilateral, bukan sekadar tekanan.
-
Penguatan Soft Power: Citra Indonesia sebagai negara penyeimbang, penjembatan, dan pemimpin moderat diperkuat, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif.
-
Dampak pada Ekonomi dan Investasi: Reputasi yang baik dalam tata kelola global, yang didukung oleh kepemimpinan HAM, meningkatkan persepsi stabilitas di mata investor asing dan lembaga keuangan, membantu negosiasi perdagangan.
3. Aksi Khusus dan Reformasi Internal
Kepemimpinan ini secara langsung mendukung agenda Indonesia di dunia dan mendorong pembenahan internal:
-
Advokasi Isu Palestina dan Dunia Islam: Indonesia mendapatkan saluran resmi dan strategis yang lebih kuat untuk mendorong perhatian global terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik, memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin moral di kalangan negara-negara anggota OKI.
-
Pendorong Reformasi Domestik: Posisi internasional ini menjadi cermin dan tekanan positif bagi pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik HAM domestik. Hal ini mendorong reformasi hukum dan memperkuat institusi seperti Komnas HAM.
-
Peningkatan Kapasitas SDM: Diplomat dan aparatur negara Indonesia memperoleh pengalaman berharga dalam negosiasi kompleks dan kepemimpinan forum multilateral, yang merupakan investasi strategis jangka panjang bagi institusi diplomasi negara.
4. Penegasan Identitas Ideologis
-
Identitas Negara Moderat: Kepemimpinan di Dewan HAM menegaskan identitas Indonesia sebagai negara demokratis besar yang moderat, menghormati nilai universal namun menjunjung kedaulatan, memposisikan Indonesia sebagai alternatif kepemimpinan global yang non-hegemonik di tengah polarisasi dunia.
Singkatnya, posisi Presiden Dewan HAM PBB adalah instrumen strategis yang, jika dimanfaatkan dengan cerdas, dapat menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk memengaruhi arah diskursus HAM global sambil mendorong pembenahan internal yang berkelanjutan.
