Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digagas Pemerintah Kota Depok ternyata belum banyak menarik minat masyarakat. Fenomena kursi kosong di sekolah-sekolah mitra RSSG membuat Komisi D DPRD Kota Depok angkat bicara dan meminta Dinas Pendidikan segera mencari langkah baru agar manfaat program ini benar-benar bisa dirasakan warga.
Dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (15/9/2025), Komisi D menyoroti rendahnya angka pendaftar. Dari total kuota 5.000 siswa, baru sekitar 2.250 kursi yang terisi—kurang dari separuh target.
Anggota Komisi D dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, menekankan bahwa tujuan utama RSSG sebenarnya sangat mulia: mencegah anak-anak putus sekolah akibat biaya atau terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan program ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Banyak warga masih enggan memilih RSSG. Alasannya beragam, mulai dari jarak sekolah yang jauh, akses transportasi, hingga fasilitas belajar yang belum memadai. Akhirnya orang tua tetap bersaing ketat masuk sekolah negeri atau memilih jalur lain,” ujar Ade.
Sebagai solusi, ia mendorong Dinas Pendidikan Kota Depok untuk tidak hanya bergantung pada RSSG. Alternatif berupa beasiswa atau program jaring pengaman sosial pendidikan dinilai bisa menjadi jalan keluar agar semua anak tetap mendapatkan hak belajar.
Selain membahas masalah RSSG, rapat kerja tersebut juga membicarakan sejumlah agenda penting lain, di antaranya kelanjutan Universal Health Coverage (UHC) 2026, serta dukungan anggaran untuk KONI dan Disporyata dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.
“Intinya, rapat kerja kali ini fokus pada usulan program untuk tahun 2026. Semua masukan akan kami bawa ke pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Depok,” tutup Ade.
