Depok (29/10/2025) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda), Dadang Wihana, mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada 26–29 Oktober 2025.
Forum nasional ini diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri dari seluruh Sekda dan Kepala Bappeda provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Rakornas tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2026, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Menurut Mangnguluang, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis memperkuat kolaborasi pembangunan lintas pemerintahan.
“Sinkronisasi program pusat dan daerah tidak boleh berhenti di tataran administratif. Ini adalah bentuk komitmen bersama agar arah pembangunan di daerah benar-benar sejalan dengan prioritas nasional,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Rabu (29/10/25).
Ia menegaskan bahwa peran Sekda dan Bappeda sangat krusial dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program yang efektif dan berdampak bagi masyarakat di tingkat daerah.
Selama empat hari pelaksanaan, peserta Rakornas menerima paparan dari 21 kementerian dan lembaga nasional, antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, serta Kantor Staf Presiden (KSP).
Beragam isu strategis turut dibahas, mulai dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pembangunan infrastruktur dan perumahan, kesehatan dan gizi nasional, pendidikan dan jaminan sosial, hingga topik terkini seperti ekonomi hijau, energi baru terbarukan, digitalisasi layanan publik, dan skema pembiayaan inovatif melalui KPBU.
Mangnguluang menambahkan, hasil Rakor ini akan menjadi acuan penting dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah di Kota Depok.
“Kami ingin memastikan program dari pusat yang dijalankan di Depok memberikan hasil nyata dan terukur. Sinergi ini bukan hanya soal kesesuaian data, tetapi bagaimana pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga,” tegasnya.
Ia menilai partisipasi aktif Pemkot Depok dalam Rakornas mencerminkan komitmen terhadap semangat ‘Satu Data, Satu Arah, Satu Indonesia Maju’.
“Depok siap menjadi contoh kota yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional melalui pendekatan yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana, menuturkan bahwa Rakornas ini juga membuka ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat, khususnya dalam penyusunan program prioritas untuk tahun anggaran 2026.
“Bappeda hadir tidak hanya membawa daftar usulan, tetapi juga membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Forum ini menjadi kesempatan untuk memastikan program prioritas daerah memperoleh dukungan nyata,” jelasnya.
Dadang juga menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang pertukaran pengetahuan antar daerah dalam hal perencanaan berbasis data, integrasi sistem informasi pembangunan, dan evaluasi lintas sektor.
“Rakor ini menjadi ruang pembelajaran kolektif agar setiap daerah dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara lebih terukur dan berkelanjutan,” pungkasnya.
