Depok (19/12/2025) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyoroti dampak fiskal dan ekonomi yang sangat besar dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kota Depok. Dalam pandangannya sebagai keynote speaker di acara Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2027, Ade memperkirakan program ini akan menyalurkan dana APBN hingga Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun per tahun ke dalam perekonomian Depok.
Menurut Ade, peluang strategis ini harus dikelola secara optimal dan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota tersebut.
“Program MBG kalau ini sudah jalan, saya perkirakan 1,2 atau 1,3 triliun per tahun itu uang APBN ada di kota Depok… ini peluang strategis untuk memperkuat ekonomi lokal, jika dikelola secara optimal dan benar-benar berpihak pada pelaku usaha di kota kita sendiri,” ujar Ade.
Peran UMKM dan Transformasi Ekonomi
Ade Supriyatna menekankan bahwa UMKM harus terlibat aktif, tidak hanya sebagai penyedia bahan baku Surat Perintah Pengiriman Gizi (SPPG), tetapi juga sebagai produsen produk olahan. Ia menegaskan bahwa perputaran uang senilai lebih dari Rp1 triliun ini seharusnya terjadi di Depok, bukan mengalir ke daerah lain, yang secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan $71\%$ penduduk Depok merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) produktif, Ade mendorong transformasi ekonomi Depok, yaitu pergeseran kontributor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari industri pengolahan dan perdagangan besar menuju industri kreatif.
“Harapannya, perputaran ekonomi ini benar-benar terjadi di Depok… ini juga memerlukan inovasi dan kreatifitas dari para pelaku UMKM dan seharusnya sudah bisa bergeser ya kontributor PDRB Kota Depok dari industri pengolahan kemudian juga perdagangan besar bergeser ke industri kreatif,” paparnya.
Mendesak Pemerataan Pusat Pelayanan Kota
Selain fokus pada MBG, Ade juga menekankan perlunya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Ia mengkritik pembangunan yang hanya bertumpu pada satu kawasan.
“Pusat pelayanan kota tidak boleh hanya bertumpu di Margonda,” tegasnya.
Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, ia mendorong penguatan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di wilayah pinggiran seperti Bojongsari, Tapos, dan Cipayung, serta menggerakkan sub pusat pelayanan kota lainnya. Hal ini, menurut Ade, adalah ikhtiar bersama untuk meningkatkan daya saing Kota Depok secara berkelanjutan.
