Depok (08/04/2026) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menetapkan langkah ambisius dengan menargetkan aktivasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) secara serentak di seluruh kelurahan. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang selama ini masih berjalan secara sektoral.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa RBI bukanlah sebuah beban program baru bagi perangkat daerah, melainkan sebuah wadah penguatan untuk mengonsolidasikan program-program yang sudah eksis di tingkat akar rumput.
“Menjahit” Puzzle Program yang Terserak
Dalam rapat persiapan yang berlangsung di Aula Edelweis, Balai Kota Depok, Senin (06/04/26), Supian Suri menjelaskan filosofi di balik implementasi RBI. Ia menilai, indikator-indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh jajaran kelurahan di Depok.
“Selama ini banyak indikator yang sudah kita jalankan secara mandiri. Tantangan kita sekarang adalah menjahit ‘puzzle’ yang sudah ada tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam wadah RBI,” ujar Supian Suri.
Tiga Pilar Utama: Gender, Perlindungan, dan Pemberdayaan
Sebagai gerakan kolaboratif, RBI dirancang untuk melibatkan lintas sektor, mulai dari birokrasi, dunia usaha, akademisi, hingga partisipasi aktif warga. Program ini bertumpu pada tiga fokus fundamental:
-
Tata Kelola Responsif Gender: Memastikan kebijakan di tingkat kelurahan berpihak pada keadilan gender.
-
Proteksi Anak: Penguatan sistem pencegahan kekerasan dan penanganan stunting.
-
Kedaulatan Ekonomi Perempuan: Integrasi program penguatan ekonomi agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Supian Suri meyakini bahwa dengan mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam satu komando RBI, dampak yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih signifikan dibandingkan berjalan secara terpisah.
Instruksi untuk Camat dan Lurah: Pastikan Dampak Nyata
Kesuksesan target di 63 kelurahan ini, menurut Wali Kota, sepenuhnya berada di tangan para pemangku kebijakan di wilayah. Ia menginstruksikan para Camat dan Lurah untuk tidak sekadar menjadikan RBI sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial.
“Dukungan dari para Lurah dan Camat sangat krusial. Saya berharap program ini bergerak serentak sehingga manfaatnya benar-benar menyentuh setiap keluarga di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Melalui komitmen kolektif ini, RBI diproyeksikan menjadi fondasi bagi Kota Depok dalam melahirkan generasi yang sehat dan berakhlak mulia, sekaligus menciptakan lingkungan yang “zero violence” atau nol kekerasan terhadap perempuan dan anak. Integrasi ini diharapkan menjadi standar baru dalam tata kelola sosial yang lebih inklusif di Kota Depok.
