Depok (12/11/2025) – Pembangunan tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki babak baru. Otorita IKN menandatangani enam kontrak sekaligus dan menggelar pre-construction meeting (PCM) terintegrasi di Kantor Kemenko 4, Nusantara, pada Senin (10/11/2025). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) XIV-2025 Rizal Falevi dan PPK XXI-2025 Siddiq Permana bersama para pemegang Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pemerintah berperan sebagai penyedia anggaran dan pengatur regulasi, sementara para pelaksana proyek memegang peranan utama dalam membuka peluang kerja baru di kawasan IKN.
“Insyaallah, proyek-proyek ini akan menjadi sumber penghidupan bagi kontraktor, tenaga kerja konstruksi, hingga konsultan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (12/11/2025).
Basuki menuturkan, proses penandatanganan kontrak akan terus berlanjut agar pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif bisa segera dimulai. “Hari ini kami menandatangani kontrak batch kedua menuju target 2028. Tahun depan akan ada lagi untuk paket pekerjaan lanjutan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pembangunan jangka menengah IKN. “Dengan penandatanganan kontrak, kita semua kini berada di satu tim. Kalau solid dan kompak, target pasti tercapai. Selamat bekerja,” tambahnya.
Enam kontrak tersebut terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi dengan nilai total lebih dari Rp 1 triliun. Paket fisik meliputi pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer dengan 10 ruas utama dan empat jembatan. Proyek ini akan berlangsung hingga 2027 dan dikerjakan oleh konsorsium PT Bangun Cipta Kontraktor, PT Modern Widya Tehnical, PT Markinah, dan PT Daya Mulia Turangga.
Sementara itu, lima paket manajemen konstruksi akan mendukung pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif, termasuk MPR, DPR, DPD, serta fasilitas pendukungnya. Rinciannya adalah:
-
Manajemen Konstruksi Gedung DPR I dan Paripurna oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
-
Manajemen Konstruksi Gedung DPR II oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara.
-
Manajemen Konstruksi Kompleks Yudikatif oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
-
Manajemen Konstruksi Gedung DPD dan MPR beserta fasilitas pendukungnya oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
-
Manajemen Konstruksi Kantor Pendukung oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan PCM terintegrasi yang mempertemukan Otorita IKN dengan seluruh penyedia jasa. Forum tersebut membahas empat agenda utama: Manajemen Konstruksi Induk, pembangunan Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
PCM menjadi wadah penyelarasan strategi kerja sebelum konstruksi dimulai. Dalam pertemuan itu, para pihak menyepakati metodologi pelaksanaan, penataan arus lalu lintas proyek, dan koordinasi teknis agar tidak terjadi hambatan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Otorita IKN menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan sesuai arahan Presiden, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Basuki menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. “Tujuan akhirnya jelas—mewujudkan Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua,” ujarnya.
