Depok (16/03/2026) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengisyaratkan bahwa Kuba akan menjadi fokus utama kebijakan luar negerinya segera setelah ketegangan militer antara aliansi AS-Israel dengan Iran mereda. Dalam pernyataannya di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Senin (16/3/2026), Trump memproyeksikan adanya kesepakatan besar yang akan mengubah peta politik di Havana.
“Kami sedang menjalin komunikasi dengan Kuba, namun prioritas kami saat ini adalah menyelesaikan urusan dengan Iran terlebih dahulu,” tegas Trump sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg.
Strategi “Blokade Total” dan Krisis Energi Havana
Di bawah kepemimpinan Trump, Washington telah mengeskalasi tekanan terhadap negara komunis tersebut melalui blokade bahan bakar yang hampir menyeluruh. Kebijakan ini berdampak langsung pada kelumpuhan infrastruktur di Kuba, memicu pemadaman listrik berkepanjangan yang memperburuk stabilitas dalam negeri.
Situasi ini memicu gelombang protes massa di berbagai kota, termasuk insiden pembakaran kantor Partai Komunis di kota Moron akhir pekan lalu. Media pemerintah Kuba, Granma, melaporkan adanya penangkapan sejumlah pengunjuk rasa di tengah ketegangan sipil yang terus memuncak.
Spekulasi Perubahan Rezim dan Efek “Doktrin Maduro”
Keberhasilan pasukan khusus AS dalam menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari lalu, semakin memperkuat spekulasi di Washington mengenai kemungkinan intervensi militer untuk menggulingkan rezim Miguel Diaz-Canel. Senator Lindsey Graham, salah satu sekutu dekat Trump, secara terbuka telah menyuarakan prospek jatuhnya pemerintahan komunis yang telah bertahan selama dekade tersebut.
Namun, sumber internal yang memahami pemikiran Trump menyebutkan bahwa strategi utama sang presiden adalah menggunakan ketergantungan ekonomi. Trump berambisi memposisikan AS sebagai pengganti peran Uni Soviet pasca-1991, yakni menjadi penyokong finansial utama yang secara otomatis akan membuat Kuba tunduk pada kendali Washington.
Respons Havana: Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Militer
Menanggapi tekanan tersebut, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengonfirmasi adanya pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat AS guna mencari solusi atas perbedaan bilateral. Meskipun membuka pintu negosiasi, Diaz-Canel memberikan batasan yang tegas.
“Kami bersedia bernegosiasi, namun hanya dalam posisi sebagai pihak yang setara,” ujar Diaz-Canel. Ia juga menekankan bahwa saat ini militer Kuba tengah memperkuat barisan pertahanannya guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di pulau yang hanya berjarak 145 kilometer dari Florida tersebut.
