Depok (16/10/2025) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengakselerasi upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Acara penandatanganan tersebut berlangsung secara virtual pada Rabu (15/10/25).
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mewakili Pemkot Depok dalam penandatanganan PKS ini. Ia menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang perpajakan.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memfasilitasi kolaborasi ini. Melalui kerja sama ini, daerah mendapat dukungan untuk memperkuat sistem pertukaran data dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan,” ujar Chandra.
Menurutnya, perjanjian ini merupakan langkah konkret menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan sistem nasional. Dengan adanya integrasi data antara pusat dan daerah, proses pemungutan pajak dapat berlangsung lebih efisien sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Dampaknya akan sangat positif. Kami bisa mengakses data dengan lebih mudah dan akurat, sementara kemampuan SDM pendapatan daerah juga akan meningkat. Ini menjadi momentum mempererat sinergi fiskal yang berorientasi pada keadilan dan kemandirian daerah,” jelasnya.
Selain memperkuat sistem perpajakan, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan pajak, memperluas kapasitas aparatur di bidang perpajakan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Sebanyak 109 pemerintah daerah di seluruh Indonesia ikut serta dalam penandatanganan PKS ini, meliputi 6 provinsi, 71 kabupaten, dan 32 kota.
Sinergi antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, memperkuat kolaborasi fiskal nasional, serta mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah tanah air.
