Depok – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Kota Depok menuai kritik dari kalangan pengamat kebijakan publik. Kebijakan tersebut dinilai belum disertai evaluasi kinerja yang transparan dan berpotensi menghambat percepatan program strategis daerah.
Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi, mempertanyakan urgensi serta dasar pengambilan keputusan penerapan sistem kerja dari rumah tersebut.
“Apakah sudah ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN? Apa indikator yang digunakan sehingga Pemkot memutuskan ASN perlu bekerja dari rumah?” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut kinerja aparatur semestinya berbasis pada hasil evaluasi yang komprehensif dan terukur.
Soroti Target “Depok Maju”
Yusfitriadi menegaskan, Pemerintah Kota Depok seharusnya lebih fokus mendorong percepatan capaian empat misi besar dan 20 program unggulan yang dijanjikan saat kampanye. Ia menilai, hingga saat ini belum terlihat indikator konkret yang menunjukkan progres signifikan menuju target “Depok Maju”.
“Dalam satu tahun masa jabatan, wajar jika seluruh visi dan program belum tercapai. Namun minimal harus terlihat indikator capaian per tahun. Jangan sampai publik belum merasakan progres signifikan, tetapi aparatur justru diberi relaksasi pola kerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas, seperti peningkatan produktivitas inklusif dan pengembangan lahan pertanian modern, yang dinilai belum menunjukkan dampak nyata di tengah masyarakat.
Dasar Kebijakan: Surat Edaran Wali Kota
Kebijakan WFH ini diterbitkan melalui Surat Edaran Nomor 800/80/BKPSDM/2026 tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran. Surat tersebut ditetapkan pada 17 Februari 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Depok.
Dalam edaran tersebut disebutkan bahwa penerapan sistem WFH merupakan langkah efisiensi dan optimalisasi belanja operasional perkantoran, dengan tetap menjaga produktivitas kerja serta kualitas pelayanan publik.
Transparansi Jadi Kunci
Meski demikian, sejumlah pihak menilai kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan percepatan realisasi program prioritas maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Transparansi indikator kinerja serta laporan evaluasi berkala dinilai menjadi kunci agar kebijakan WFH tidak memicu stagnasi birokrasi.
Kritik ini menjadi pengingat bahwa sinkronisasi antara kebijakan administratif dan janji politik merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik.
