Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menghentikan program Universal Health Coverage (UHC) pada 2026 menuai penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penegasan itu disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kota Depok, H. Ade Firmansyah, dalam sidang paripurna, Senin (04/08/2025).
Dalam forum tersebut, Ade menilai UHC bukan sekadar program tambahan, melainkan amanah konstitusi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurutnya, kesehatan adalah hak dasar setiap warga yang harus dijamin negara, terlebih visi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita juga menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama.
“Sejak diberlakukan pada 1 Desember 2023, UHC sudah membantu lebih dari 22 ribu warga Depok yang tidak memiliki BPJS aktif karena kendala ekonomi. Jika program ini dihentikan, maka justru kelompok paling rentan yang akan menjadi korban,” ujar Ade dalam interupsinya.
Ia mengapresiasi capaian Pemkot Depok yang berhasil menjalankan UHC hingga kini, namun mengingatkan bahwa rencana penghentian dengan alasan keterbatasan fiskal tidak sejalan dengan semangat konstitusi maupun arah kebijakan nasional.
“UHC adalah puncak sistem jaminan kesehatan nasional. Menghapusnya sama dengan mengabaikan warga miskin yang justru paling membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya.
Tak hanya soal kesehatan, Ade juga menyinggung kondisi sosial-ekonomi Depok yang masih menghadapi tantangan serius, terutama terbatasnya lapangan kerja. Ia menyebut, sebagian besar penerima manfaat UHC adalah warga sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Selama kita belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang merata, maka menjadi kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan akses kesehatan warga tetap terjamin,” tandasnya.
PKS Depok berharap Pemkot bersikap arif dalam mengambil keputusan. Bagi fraksi ini, kelanjutan UHC bukan sekadar program daerah, melainkan wujud nyata tanggung jawab negara terhadap masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling lemah secara ekonomi.