Depok (31/03/2026) – Peta politik di Kota Depok menunjukkan dinamika menarik saat dua kekuatan besar, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), duduk bersama dalam sebuah pertemuan tertutup. Meski sering kali berada di garis yang berseberangan, kedua partai ini sepakat untuk melepas “jaket” rivalitas demi satu tujuan: menjamin keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) bagi warga Depok.
Diplomasi di Kediaman A Rafiq
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) di kediaman Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz A Rafiq, ini dihadiri oleh jajaran elit PKS Depok. Ketua DPD PKS, Heridianto, hadir didampingi Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, serta sejumlah politisi senior seperti Bambang Sutopo dan Khairulloh.
Farabi El Fouz menegaskan bahwa silaturahmi ini merupakan upaya menyerap aspirasi murni dari akar rumput. Bagi Golkar, menjamin kesehatan warga melalui UHC adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Suara rakyat adalah suara Golkar. Rakyat Depok ingin kesehatannya dijamin melalui UHC, maka itu yang kami perjuangkan. Program bagus ini jangan sampai dihapus,” tegas Farabi yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Barat.
Isu UHC: Titik Temu Kepentingan Rakyat
Penghapusan program UHC dikhawatirkan akan memicu dampak domino pada akses layanan kesehatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Farabi membandingkan dengan keberhasilan Kota Bekasi yang baru saja meraih penghargaan UHC, sebuah prestasi yang menurutnya juga harus dipertahankan oleh Kota Depok.
Senada dengan Farabi, Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna, menegaskan bahwa PKS akan “habis-habisan” mengawal anggaran dan regulasi terkait UHC di parlemen.
“Jeritan rakyat adalah energi bagi PKS untuk diperjuangkan. Kami sedang merakit kebaikan untuk masyarakat,” ujar politisi yang akrab disapa Ades tersebut.
“Bukan Oposisi”: Sinyal Koalisi Berkelanjutan?
Satu hal yang menarik dari pertemuan ini adalah penegasan kedua belah pihak mengenai posisi politik mereka di tingkat lokal. Baik Farabi maupun Heridianto secara eksplisit menyatakan bahwa partai mereka bukanlah “oposisi” dalam konteks menghambat pembangunan, melainkan mitra kritis demi kemaslahatan.
Poin-poin penting dari pertemuan lintas partai ini:
-
Sinergi Parlemen: Kerja sama antara Fraksi Golkar dan PKS akan diperkuat, baik di dalam gedung DPRD maupun di lapangan.
-
Sinkronisasi Provinsi: Memastikan kebijakan kesehatan di Depok selaras dengan harapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginginkan seluruh daerah menerapkan UHC.
-
Kemesraan Politik: Politisi senior PKS, Bambang Sutopo, mengisyaratkan bahwa kedekatan ini diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk stabilitas politik di Depok.
“Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Harus dilanjutkan baik di parlemen maupun di luar parlemen,” tutup Bambang Sutopo.
Pertemuan ini mengirimkan sinyal kuat kepada eksekutif bahwa isu kesehatan adalah instrumen pemersatu partai-partai besar di Depok. Di bawah payung UHC, Golkar dan PKS memilih untuk bersatu demi memastikan tidak ada warga Depok yang terhambat mendapatkan layanan medis hanya karena urusan birokrasi dan biaya.
