Depok (10/11/2025) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).
“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Ada sekitar sepuluh nama,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11).
Menurut Prasetyo, sepuluh nama tersebut dipilih dari total 49 tokoh yang diusulkan kepada pemerintah. Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menyebut 40 di antaranya merupakan usulan baru, sementara sembilan lainnya merupakan usulan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Salah satu tokoh yang dipastikan menerima gelar Pahlawan Nasional adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto. Prasetyo menjelaskan, penetapan Soeharto dilandasi oleh kontribusinya yang besar dalam membangun bangsa Indonesia selama 32 tahun masa pemerintahannya.
“Itu merupakan bentuk penghormatan kepada para pendahulu, terutama pemimpin yang telah berperan besar bagi bangsa dan negara,” ucapnya.
Fadli Zon menambahkan, Soeharto dianggap layak menerima gelar tersebut karena kiprahnya di berbagai operasi militer, seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 melawan Belanda, serta operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat di awal 1960-an.
Namun, Fadli menegaskan, tuduhan bahwa Soeharto terlibat langsung dalam kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh terafiliasi dengan PKI pasca peristiwa G30S 1965 tidak memiliki dasar kuat.
Selain Soeharto, nama lain yang disebut-sebut akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional adalah Presiden ke-4 RI, Abdurrachman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh Marsinah. Menurut Fadli, keduanya telah memenuhi seluruh kriteria penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kendati demikian, usulan pemberian gelar untuk Soeharto memicu perdebatan di kalangan masyarakat sipil. Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang mengecewakan.
“Usulan itu bukan hal yang mengejutkan, tetapi tetap mengecewakan,” kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mewakili GEMAS, Selasa (21/10).
Penolakan juga datang dari ulama karismatik KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Dalam pernyataannya yang dikutip dari NU Online, Minggu (9/11), ia dengan tegas menyatakan tidak setuju Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujarnya di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah.
Gus Mus menuturkan bahwa banyak kiai dan pesantren mengalami tekanan selama masa pemerintahan Orde Baru. “Banyak kiai yang disiksa, papan nama NU dilarang dipasang, bahkan adik saya, Kiai Adib Bisri, sampai keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” kenangnya.
Menanggapi polemik tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokratis. Ia mengimbau masyarakat untuk melihat keputusan ini dari sisi positifnya.
“Gelar pahlawan diberikan melalui prosedur yang ketat. Kalau ada yang pro dan kontra, itu bagian dari dinamika aspirasi masyarakat. Yang penting, kita menghormati jasa para pemimpin terdahulu,” tutur Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/11).
