Depok (16/03/2026) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah gejolak global yang kian memanas. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP)—lembaga bentukan Amerika Serikat—merupakan langkah strategis untuk mengawal hak-hak kedaulatan bangsa Palestina dari dalam sistem.
Prabowo menggarisbawahi bahwa posisi Indonesia dalam BoP bukanlah bentuk keberpihakan, melainkan instrumen untuk memberikan pengaruh nyata bagi solusi permanen di Timur Tengah.
Diplomasi dari Dalam: Misi untuk Palestina
Keanggotaan Indonesia di BoP ditujukan sebagai jalur diplomasi langsung untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Menurut Prabowo, berada di dalam lingkaran pengambilan keputusan memungkinkan Indonesia untuk terus mendorong solusi dua negara.
“Jika kami berada di dalamnya, kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yaitu Palestina merdeka,” tegas Prabowo, Senin (16/3/2026).
Meski demikian, Presiden mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini harus ditunda. Eskalasi konflik yang meningkat di Timur Tengah menyebabkan seluruh agenda terkait BoP berada dalam status ditangguhkan (on hold).
Mediasi Konflik AS-Iran dan Tawaran Damai
Menanggapi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu ketidakpastian global, Presiden Prabowo secara resmi menawarkan diri sebagai mediator. Ia memandang dialog sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri gejolak ekonomi dan keamanan yang terdampak pada seluruh negara.
“Saran saya selalu mencari opsi damai. Semua pihak harus bersedia duduk di meja perundingan,” ujarnya, menekankan komitmen Indonesia sebagai pembawa damai (peacekeeper).
Ketegasan Non-Blok: Tolak Aliansi Militer
Di tengah tarikan kepentingan kekuatan besar, Prabowo kembali menegaskan postur pertahanan Indonesia yang independen. Ia memastikan Indonesia secara konsisten menjalankan amanat UUD 1945 dengan tidak bergabung dalam aliansi militer mana pun.
Berikut adalah poin-poin utama postur kedaulatan RI menurut Presiden:
-
Politik Bebas Aktif: Indonesia tidak akan memihak blok kekuatan mana pun.
-
Kemandirian Pertahanan: Membangun kekuatan militer yang tangguh agar tidak bergantung pada negara lain saat krisis terjadi.
-
Doktrin Defensif: Menjaga hubungan baik dengan negara tetangga namun tetap waspada dengan kekuatan mandiri.
“Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya. Penegasan ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan penengah yang berdaulat, yang memprioritaskan kepentingan nasional dan perdamaian dunia di atas aliansi bersenjata.
