Depok (13/03/2026) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) resmi menempatkan jalur diplomasi sebagai instrumen utama dalam menjamin keamanan warga negara serta aset strategis nasional di tengah memanasnya konfrontasi militer antara Iran dan Amerika Serikat.
Dalam keterangan pers yang digelar Jumat (13/3/2026), Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa Jakarta terus menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Iran. Langkah ini diambil menyusul terjebaknya sejumlah kapal tanker milik Indonesia di kawasan Teluk akibat penutupan jalur maritim paling krusial di dunia, Selat Hormuz.
Fokus pada Proteksi Kru dan Pasokan Energi
Mewengkang menegaskan bahwa prioritas tertinggi pemerintah saat ini adalah keselamatan para awak kapal, yang mayoritas merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
“Kami terus melakukan pendekatan diplomatik yang intensif dengan otoritas Iran untuk memastikan kapal kita dapat melewati Selat Hormuz dengan aman,” ujar Yvonne. Ia menambahkan bahwa KBRI Teheran kini berada di garis depan untuk berkoordinasi secara nonstop dengan kementerian luar negeri dan otoritas militer Iran guna memantau perkembangan situasi di lapangan.
Nasib Dua Kapal Tanker Pertamina
Hingga Selasa (10/3), dua unit kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) milik Pertamina International Shipping (PIS) dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk Arab. Kedua kapal tersebut adalah:
-
Pertamina Pride: Mengangkut pasokan minyak mentah jenis light crude oil untuk kebutuhan energi domestik Indonesia.
-
Gamsunoro: Membawa kargo milik pihak ketiga.
Kedua kapal tanker raksasa ini saat ini dalam posisi “siaga” dan menunggu jaminan keamanan penuh sebelum memutuskan untuk melintasi titik api konflik di Selat Hormuz.
Komitmen Diplomatik Berkelanjutan
Pemerintah menegaskan tidak akan mengendurkan upaya negosiasi mengingat posisi Selat Hormuz sangat vital bagi ketahanan energi nasional. Kemlu menilai isu keselamatan kru dan kelancaran distribusi logistik melalui kawasan tersebut merupakan persoalan krusial yang tidak dapat ditawar.
Langkah proaktif ini diambil di tengah kekhawatiran global akan gangguan rantai pasok energi dunia akibat ketegangan geopolitik yang melibatkan kekuatan besar di Timur Tengah.
