Depok (18/12/2025) – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, memaparkan sejumlah tantangan strategis yang harus segera diatasi dalam perencanaan pembangunan Kota Depok. Berbicara sebagai Keynote Speaker di Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2027, Ade menyoroti dua isu utama: pengelolaan tata ruang dan lingkungan, serta mobilitas dan konektivitas.
Ade Supriyatna menekankan bahwa Kota Depok masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar $30\%$, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
“Kita masih punya tantangan terkait dengan pengelolaan tata ruang dan lingkungan, di mana ada kewajiban ruang terbuka hijau $30\%$ sebagaimana amanat undang-undang 26 tahun 2007, $20\%$ dimiliki oleh pemerintah dan $10\%$ oleh privat,” ujar Ade.
Ia mendesak agar dalam rumusan perencanaan pembangunan, pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk pemenuhan target tersebut secara bertahap.
Mengendalikan Kepadatan dan Mengaktifkan Perda Kota Hijau
Selain RTH, masalah tata ruang yang disorot Ade meliputi:
-
Kepadatan Penduduk: Kepadatan Depok yang sudah mencapai 108 jiwa per hektar memerlukan pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bijak.
-
Area Resapan: Minimnya area resapan dan drainase terintegrasi menjadi konsekuensi logis dari kekurangan RTH, yang harus ditangani melalui kebijakan yang mendukung.
-
Perda Kota Hijau: Ade juga menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Hijau (inisiatif DPRD) agar atribut kota hijau benar-benar tampak dalam wajah kota.
Tantangan Mobilitas 300 Ribu Komuter
Tantangan strategis kedua adalah masalah mobilitas dan konektivitas. Ade menyebutkan bahwa Depok adalah kota commuter (pelaju) dengan sekitar 300.000 warga yang mobil setiap hari.
Solusi yang ditawarkan DPRD meliputi:
-
Integrasi Transportasi Publik: Merangkai sistem transportasi publik lokal agar terhubung dengan titik-titik jemput utama.
-
Kerja Sama DKI: Pemerintah Kota perlu bernegosiasi dan mengundang rute baru, serta berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar sistem transportasi publik dapat menjangkau lebih banyak warga.
-
Penataan Ojek Online: Perlunya kerja sama dengan pihak swasta dan Dinas Perhubungan untuk menyediakan shelter atau penataan ojek online yang terintegrasi, guna menghindari kemacetan yang lebih parah.
Ade Supriyatna menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa forum perencanaan ini harus menghasilkan pembangunan Depok yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga melalui kolaborasi dan keberanian mengambil keputusan strategis.
