Depok (31/10/2025) – Setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana untuk seluruh 27 kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk Kota Depok, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok langsung bergerak cepat memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa sejumlah titik di Depok perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami banjir. Wilayah tersebut umumnya berada di sepanjang aliran sungai dan jaringan irigasi, seperti kawasan Cipayung, Krukut, dan beberapa ruas jalan yang berdekatan dengan aliran air.
“Daerah rawan banjir sebagian besar berada di sepanjang sungai dan jaringan irigasi. Kawasan ini memang menjadi perhatian kami,” jelas Supian kepada berita.depok.go.id, Jumat (31/10/25).
Selain banjir, lanjutnya, risiko tanah longsor juga menjadi perhatian serius, terutama di area dengan kontur tanah curam atau permukiman yang berdiri di tepi sungai. Kondisi tersebut berpotensi mengancam infrastruktur maupun permukiman warga.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Depok telah bergerak cepat (gercep) dengan melakukan berbagai upaya pencegahan di lapangan. Salah satunya adalah menginstruksikan perangkat wilayah, mulai dari kelurahan, RT, hingga RW, untuk meningkatkan kegiatan mitigasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
“Kami meminta seluruh jajaran di wilayah agar lebih waspada dan aktif mengingatkan warga terhadap potensi bahaya, terutama di musim hujan seperti sekarang,” ujarnya.
Supian juga menegaskan bahwa meskipun terdapat keterbatasan anggaran, Pemkot tetap memprioritaskan perbaikan di titik-titik rawan bencana. Beberapa lokasi yang telah mulai ditangani antara lain Jalan Raya Tanah Baru–Krukut, termasuk pembangunan turap dan perkuatan tebing di sepanjang aliran sungai.
“Kami terus berikhtiar menyelesaikan penanganan di titik rawan. Walaupun anggaran terbatas, pekerjaan tetap kami fokuskan pada yang paling mendesak,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemkot Depok terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat dalam upaya percepatan penanganan bencana. Tahun 2025, sekitar Rp 400 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yang mencakup pengamanan kawasan rawan longsor dan pembangunan turap di berbagai wilayah.
“Kami prioritaskan proyek-proyek yang bersifat urgent. Semoga ada dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan ini semakin optimal,” tutupnya.
