Depok (16/12/2025) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masif untuk pemulihan bencana. Menyusul perkiraan kebutuhan anggaran pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra yang mencapai Rp 51,82 triliun, Menkeu menegaskan pemerintah siap mengalokasikan Rp 60 triliun untuk tahun 2026.
“Even sebelum bencana sudah kita kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi begitu dibutuhkan Rp 60 triliun yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).
Sumber Dana: Menyisir Program K/L yang ‘Tidak Jelas’
Purbaya mengungkapkan, dana pemulihan senilai Rp 60 triliun tersebut berasal dari hasil efisiensi dan penghematan APBN 2026. Ia secara blak-blakan mengakui adanya proses penyisiran yang ketat terhadap anggaran kementerian/lembaga (K/L).
“Waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya,” jelasnya, menandakan komitmen untuk mengalihkan dana yang tidak efisien ke pos prioritas bencana.
Relaksasi Anggaran Transfer ke Daerah
Selain alokasi dana pusat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyiapkan langkah kebijakan fiskal pendukung, yaitu relaksasi dana transfer ke daerah (TKD) khusus untuk wilayah bencana.
Kebijakan ini bertujuan melonggarkan batasan penggunaan anggaran daerah yang sempat terpotong atau dibatasi, sehingga pemerintah daerah terdampak memiliki fleksibilitas anggaran yang memadai untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi.
Dana Tahun Berjalan Tercukupi
Untuk kebutuhan mendesak tahun berjalan, Menkeu memastikan bahwa dana yang dibutuhkan saat ini mencukupi. Meskipun BNPB mengajukan dana sekitar Rp 1,6 triliun, Purbaya menyebut masih ada sisa sekitar Rp 1,3 triliun lagi yang dapat dimanfaatkan. “Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar. Jadi masih cukup,” tandasnya.
