Depok (7/10/2025) – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, telah merampungkan kegiatan reses masa sidang III Tahun 2025 di wilayah konstituennya, Cilodong-Tapos. Selama hampir sepekan turun langsung, Ade Firmansyah menjemput bola permasalahan warga, yang ia klasifikasikan menjadi tiga isu utama yang dianggap mendesak dan krusial bagi kehidupan masyarakat Depok.
1. Desakan Infrastruktur dan Pertanyaan Dana RW
Aspirasi paling mendesak yang diterima Ade Firmansyah (akrab disapa Adef) adalah mengenai infrastruktur dan pembangunan lingkungan. Warga Tapos menuntut agar perbaikan titik-titik prioritas segera ditindaklanjuti.
“Kami mencatat desakan terhadap infrastruktur ini sebagai hal yang sangat mendesak. Perbaikan jalan, saluran, hingga jembatan adalah kunci mobilitas dan keselamatan warga,” ujar Ade Firmansyah.
Selain itu, program pembangunan berbasis kewilayahan menarik perhatian besar: dana Rp300 juta per RW. Masyarakat menunjukkan antusiasme dengan meminta penjelasan detail mengenai mekanisme dan peruntukan dana tersebut, menandakan tingginya harapan warga terhadap program ini.
2. Pelayanan Publik dan Sorotan di Sektor Kesehatan
Isu kedua terfokus pada kesehatan dan pelayanan publik. Adef menemukan kasus kritis saat seorang konstituennya mengaku permohonan bantuan operasi katarak untuk suaminya ditolak karena alasan BPJS non-aktif.
“Saya akan fasilitasi untuk berkoordinasi dengan dinas terkait agar hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Warga juga meminta pelayanan BPJS ditingkatkan,” katanya.
Isu lainnya meliputi penyorotan perlunya peningkatan pelayanan BPJS setelah adanya temuan pasien yang diminta pulang sebelum pulih sepenuhnya. Pertanyaan seputar Universal Health Coverage (UHC) dan penghapusan santunan kematian juga mengemuka dalam dialog tersebut.
3. Dukungan Fasilitas Pendidikan dan Isu Kepemudaan
Prioritas ketiga datang dari sektor pendidikan dan kesejahteraan lembaga. Di Kecamatan Tapos, fokus utama adalah pada dukungan fasilitas, khususnya pengadaan laptop yang diajukan dalam pokok pikiran (pokir) untuk menunjang proses belajar mengajar. Masyarakat juga meminta penjelasan rinci tentang mekanisme teknis pengajuan Pokir untuk sarana dan prasarana (Sarpras) demi kelancaran proses ke depan.
Isu kepemudaan juga menjadi perhatian, di mana perwakilan pemuda mendesak agar urusan kepemudaan lebih diperhatikan dan menanyakan kemungkinan pengajuan Pokir untuk kegiatan mereka.
Masalah Kritis Sampah di Vila Pertiwi
Di luar tiga poin utama, Adef mencatat satu masalah yang sudah mencapai tingkat kritis: sampah di Vila Pertiwi Sukamaju Baru.
“Seperti informasi yang sudah tersebar beberapa waktu lalu, masalah minimnya armada sampah menjadi isu yang paling krusial di Vila Pertiwi… warga mengeluh bahkan cenderung kesal,” papar Adef. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti kendala armada ini, menekankan bahwa tumpukan sampah di TPS Vila Pertiwi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kesehatan lingkungan.
