Depok (26/11/2025) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengonfirmasi kesiapan logistik tempur lautnya untuk mendukung rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Matra laut siap mengerahkan salah satu dari tiga Kapal Republik Indonesia (KRI) jenis Rumah Sakit (RS) untuk operasi kemanusiaan tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul, memastikan ketersediaan armada:
“Pada prinsipnya ketiga KRI tersebut siap untuk dikirimkan dan melaksanakan operasi kemanusiaan,” jelas Tunggul, Selasa (25/11/2025).
Daftar Armada KRI Rumah Sakit TNI AL
TNI AL saat ini memiliki tiga KRI RS yang berada dalam status siap operasional:
-
KRI dr. Soeharso-990
-
KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991
-
KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992
Meskipun KRI mana yang akan diberangkatkan masih dalam penentuan, spesifikasi personel telah ditetapkan untuk mendukung misi yang berfokus pada rehabilitasi korban pasca-konflik.
Fokus Misi: Kesehatan dan Konstruksi
TNI AL akan menyumbangkan 25% dari total 20.000 prajurit yang disiapkan oleh Presiden Prabowo, yaitu sebanyak 5.000 personel. Prajurit yang dikerahkan akan memiliki spesialisasi khusus:
-
Kualifikasi Kesehatan: Untuk layanan medis dan penanganan trauma.
-
Kualifikasi Konstruksi: Untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur bagi masyarakat korban perang.
Dukungan Kebijakan Pertahanan dan Tujuan Misi
Rencana pengiriman pasukan ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah pertemuan dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity (Jumat, 14/11/2025).
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyiapkan pasukan besar (20.000 prajurit) untuk memaksimalkan bantuan. Misi ini diinisiasi setelah adanya upaya perdamaian seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata di Gaza. Tujuan utama pengerahan pasukan adalah untuk menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik yang definitif.
