Depok (19/12/2025) – Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (International Migrant Day) 2025 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Indonesia untuk meluncurkan program percepatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Acara puncak di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (18/12/2025), ditandai dengan pelepasan 1.035 Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkualifikasi profesional ke negara-negara tujuan seperti Hongkong, Jepang, dan Taiwan.
Pelepasan ini sekaligus menandai dimulainya (kick off) program quick win Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyiapan 500.000 PMI terampil dan berdaya saing global.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa peringatan ini adalah ajang untuk menunjukkan transformasi tata kelola perlindungan PMI kepada dunia.
“Peringatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah bertransformasi, baik secara kelembagaan maupun regulasi, dalam konteks perlindungan PMI,” kata Mukhtarudin.
Fokus Eksklusif Sektor Formal dan Vokasi
Mukhtarudin menjelaskan bahwa seluruh target 500.000 PMI yang disiapkan akan ditempatkan di sektor formal dan profesional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi.
“Target 500.000 ini seluruhnya sektor profesional. Semuanya akan melalui vokasi, disiapkan skill dan kompetensinya, ditempatkan di sektor dan negara yang sesuai. Jadi antara pelatihan, kompetensi, dan penempatan itu match,” tegasnya.
Komitmen Perlindungan dan Pendapatan Layak
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memberikan apresiasi tinggi kepada para PMI yang telah membawa nama baik bangsa.
Muhaimin memastikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh tidak hanya untuk kesiapan keterampilan, tetapi juga untuk kepastian pendapatan yang layak serta perlindungan yang memadai bagi para pekerja.
“Kami akan mendukung penuh langkah-langkah Kementerian P2MI dan lembaga pendidikan agar pekerja migran yang diberangkatkan benar-benar sesuai standar global, mendapatkan penghasilan yang layak, dan terlindungi,” imbuh Muhaimin, mempertegas dukungan pemerintah pusat terhadap target ambisius ini.
