DEPOK (12/10/2026) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengimbau para orang tua untuk memastikan putra-putrinya mengenyam pendidikan anak usia dini, baik melalui PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), maupun Raudhatul Athfal (RA), sebelum melangkah ke jenjang Sekolah Dasar (SD). Langkah ini menjadi krusial mengingat skema pendataan pendidikan saat ini mengharuskan setiap peserta didik mengantongi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sejak dini. Guna menjamin aksesibilitas warga berpenghasilan rendah, Pemkot Depok merancang program PAUD gratis yang dijadwalkan meluncur mulai tahun depan dengan sasaran awal sebanyak 22 lembaga PAUD, di mana tiap kecamatan akan dijatah dua PAUD percontohan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan pada Apel Pagi di Balai Kota Depok, Senin (12/10/2026), bahwa keterbatasan keberadaan TK negeri yang saat ini baru berjumlah dua unit di Kota Depok menuntut pemerintah untuk merangkul lembaga pendidikan swasta. Pemkot Depok sempat menjajaki kerja sama pembiayaan sebesar Rp75.000 per anak setiap bulan, namun sebagian pengelola PAUD swasta belum siap bergabung lantaran besaran SPP operasional mereka rata-rata berada di atas nominal tersebut. Kondisi keterbatasan biaya inilah yang kerap memicu keengganan sebagian orang tua menyekolahkan anaknya, sehingga intervensi berupa program PAUD gratis hadir sebagai Solusi konkret pemenuhan hak belajar anak.
Supian Suri menginstruksikan seluruh jajaran lurah, pengurus RT/RW, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah untuk aktif menyisir dan memantau kondisi warga agar tidak ada anak Depok yang putus sekolah di usia dini. Pengabaian terhadap jenjang PAUD berisiko mempersulit anak saat mendaftar SD akibat ketiadaan NISN, hingga berpotensi terdorong menempuh jalur pendidikan kesetaraan atau kejar paket di kemudian hari. Pemkot Depok berkomitmen penuh agar keterbatasan ekonomi maupun minimnya sekolah negeri tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi penerus di Kota Depok untuk memperoleh pendidikan formal yang layak sejak usia dini.
