Bantah Tudingan Mengusir Pejabat Wilayah Saat Sidak Pasar Cisalak, Ade Supriyatna Ketua DPRD Depok Minta Narasi Hoaks Segera Dicabut

DEPOK (16/11/2026) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Ade Supriyatna, membantah keras kabar miring yang menuding dirinya mengusir atau menyatakan keberatan atas kehadiran pejabat kewilayahan dalam inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi B di Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis. Ia memastikan narasi yang telanjur beredar di publik tersebut adalah informasi bohong (hoaks) dan mendesak pihak yang menyebarkannya untuk segera mencabut unggahan tersebut demi menjaga kondusivitas di masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ade di lingkungan Gedung DPRD Kota Depok pada Senin (16/11/2026), menyusul munculnya pemberitaan salah satu media lokal yang menyebut pertemuan penataan Pasar Cisalak berlangsung gaduh hingga memunculkan isu pengusiran terhadap Camat Cimanggis. Polemik tersebut turut mencuat setelah Ketua Tim Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cimanggis, Edy Rochendi atau yang akrab disapa Edi Botol, pada Minggu (15/11/2026), sempat mempertanyakan alasan tidak diundangnya camat dan lurah selaku pimpinan wilayah dalam agenda tersebut. Padahal, situasi di lapangan saat kunjungan jajaran legislatif berlangsung kondusif tanpa adanya gesekan maupun pertikaian antara perangkat daerah dan elemen masyarakat.

Menjelaskan duduk perkara soal tidak diundangnya unsur kewilayahan secara resmi, Ade memaparkan bahwa sidak tersebut merupakan langkah tindak lanjut atas audiensi para pedagang dengan Komisi B DPRD Kota Depok. Karena pihak komisi belum menetapkan jadwal turun ke lapangan, ia berinisiatif menghubungi Koordinator Komisi B, Yeti, sehingga jadwal peninjauan disepakati secara mendadak pada pagi hari dengan waktu persiapan yang sangat singkat dan teknis pemberitahuannya diserahkan kepada staf pendamping komisi. Ade memastikan bahwa pada agenda pembahasan berikutnya, seluruh pemangku kepentingan di wilayah—mulai dari camat, lurah, hingga pengurus RT dan RW—akan dilibatkan secara komprehensif.

Di luar isu tersebut, Ade mengajak seluruh elemen, baik pedagang, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah, untuk membuka ruang dialog yang sehat guna menyukseskan program penataan Pasar Cisalak. Ia mengakui bahwa penyusunan rencana penataan pasar memang memerlukan proses panjang karena masih terkendala penyelesaian kepastian hukum atas aset daerah, sehingga gambaran utuh revitalisasi kawasan belum sepenuhnya terbentuk. Kendati demikian, pihak legislatif tetap mengapresiasi langkah bertahap yang telah ditempuh Pemerintah Kota Depok dan berkomitmen mengawal prosesnya hingga tuntas.

Lebih jauh, Ade menyoroti keberadaan aktivitas perdagangan di area privat di luar lahan aset pemerintah yang kerap memicu kemacetan di sekitar kawasan pasar. Menurutnya, perencanaan penataan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dengan membangun komunikasi intensif bersama pengelola area privat serta melibatkan unsur kewilayahan dari tingkat kecamatan hingga RT dan RW agar tercapai titik temu yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Komentar

komentar

BAGIKAN