DEPOK (20/11/2026) – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) resmi mengerahkan seluruh elemen kewilayahan mulai dari pengurus RT-RW, tokoh masyarakat, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengambil peran sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah kolaboratif ini ditempuh guna mengakselerasi tahapan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang membutuhkan sinergi kuat di tingkat akar rumput.
Kebijakan pelibatan lintas unsur di wilayah tersebut telah dituangkan secara resmi ke dalam Surat Edaran Nomor 400.9/782/Dinsos/2026 tentang Percepatan Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Depok. Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (20/11/2026), menjelaskan bahwa mobilisasi seluruh unsur kewilayahan ini sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan proses pendataan sekaligus pemutakhiran data warga calon penerima manfaat bansos di lapangan.
Utang menekankan agar setiap unsur di tingkat wilayah dapat dioptimalkan untuk berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh sebagai agen pendamping warga. Kehadiran para agen Perlinsos ini menjadi krusial terutama bagi kelompok masyarakat yang masih menghadapi kendala dalam mengakses perangkat maupun layanan berbasis digital, sehingga warga bisa mendapatkan kemudahan pendampingan secara langsung saat mengisi data.
Selain mendampingi proses input data, para agen Perlinsos juga diharapkan proaktif menyebarluaskan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran bansos serta kriteria kelayakan penerima bantuan. Menutup keterangannya, Utang berharap sinergi menyeluruh dari seluruh elemen wilayah tersebut mampu mempercepat transformasi digitalisasi bansos sekaligus menghasilkan basis data penerima yang jauh lebih akurat dan tepat sasaran.







































