DEPOK (20/11/2026) – Masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Depok yang status kepesertaannya terdampak akibat terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) tetap diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi melalui mekanisme pengajuan sanggahan. Hingga data per 20 November 2026, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok mencatat sebanyak 1.006 warga telah menempuh jalur sanggahan tersebut guna memulihkan maupun mengklarifikasi status kepesertaan bantuan mereka.
Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026), menjelaskan bahwa fasilitas sanggahan ini dibuka secara khusus bagi keluarga penerima manfaat yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online, namun nama ataupun nomor rekeningnya tercatat masuk dalam daftar indikasi transaksi terlarang tersebut. Untuk memproses pengajuan keberatan, masyarakat dapat langsung mendatangi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan setempat sambil membawa kelengkapan berkas persyaratan yang telah ditetapkan.
Adapun dokumen persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi surat pernyataan bermeterai yang memuat komitmen tegas untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas judi online, yang disertai dengan bukti penutupan rekening bank maupun akun dompet digital yang terdeteksi digunakan dalam transaksi tersebut. Kendati demikian, Utang menggarisbawahi bahwa pengajuan sanggahan tidak serta-merta langsung mengaktifkan kembali pencairan bantuan sosial secara otomatis.
Setiap berkas sanggahan yang masuk wajib melewati tahapan pemeriksaan dan verifikasi berlapis hingga memperoleh persetujuan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Menutup keterangannya, Utang berharap hadirnya mekanisme sanggahan ini dapat menjadi solusi yang adil bagi warga yang mengalami ketidaksesuaian data, sehingga status kepesertaan bansos mereka dapat ditinjau ulang secara akurat.







































