Depok (21/11/2025) – Keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menyetujui rencana Amerika Serikat mengenai pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) dan Dewan Perdamaian (BoP) di Gaza membuka peluang besar bagi Indonesia untuk terlibat dalam misi perdamaian. Namun, pengiriman kontingen militer Indonesia kini sepenuhnya berada dalam otoritas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemenhan, Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa seluruh keputusan harus menunggu instruksi langsung dari Presiden, meskipun pemerintah telah bersiap secara internal.
Prasyarat Keterlibatan dan Fokus Diplomatik
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), melalui Juru Bicara Yvonne Mewengkang, menekankan posisi diplomasi Indonesia:
-
Mandat Solusi Dua Negara: Misi ISF harus bertujuan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai hukum internasional.
-
Keterlibatan Penuh Palestina: Indonesia menghendaki keterlibatan seluruh pihak, terutama Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik.
-
Dukungan Kedaulatan: Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kolonel Rico menambahkan bahwa Indonesia hanya akan terlibat jika terpenuhi salah satu dari dua landasan hukum: mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak pendorong ISF.
Persiapan Militer: 20.000 Personel dengan Seleksi Ketat
Sambil menunggu titah Presiden, TNI telah mematangkan persiapan:
-
Kuantitas: TNI siap mengirimkan hingga 20.000 personel.
-
Kualitas dan Spesialisasi: Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, memastikan pasukan yang dipersiapkan memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan misi PBB, termasuk personel kesehatan dan prajurit Zeni (konstruksi).
Standar Seleksi Ketat TNI AD
TNI Angkatan Darat (AD) menyatakan komitmennya untuk mengirimkan prajurit terbaik melalui proses seleksi yang sangat ketat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel TNI Inf Donny Pramono, menjelaskan penekanan seleksi:
“Seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap, dengan penekanan utama pada kondisi kesehatan dan psikologi prajurit,” ujar Donny.
Seleksi ini penting karena misi perdamaian menuntut ketahanan fisik, stabilitas mental, dan kemampuan beroperasi di lingkungan berisiko tinggi. Setiap prajurit wajib memahami secara menyeluruh mandat misi, resolusi PBB, dan rules of engagement untuk mencegah kesalahan di lapangan dan menjamin profesionalisme tinggi.
Latar Belakang DK PBB dan Rencana Trump
Resolusi yang disetujui DK PBB mengesahkan pembentukan ISF untuk pengamanan, pembentukan Otoritas Transisi di bawah pengawasan Presiden AS (disebut Dewan Perdamaian), serta membuka peluang bagi Negara Palestina merdeka di masa depan. ISF diberikan mandat luas, termasuk demiliterisasi dan pengawasan perbatasan, dengan otorisasi berlaku hingga akhir tahun 2027.
