Depok (15/12/2025) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi keras agar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera diselesaikan. Permintaan percepatan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025).
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera terbangun,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Senin (15/12/2025).
Skala Kerusakan dan Respon Lapangan
Instruksi ini diberikan setelah Presiden Prabowo melakukan serangkaian kunjungan langsung ke wilayah terdampak, termasuk Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Padang Pariaman (1 Desember), Bireuen dan Aceh Besar (7 Desember), serta Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Langkat (12-13 Desember).
Dalam rapat koordinasi sebelumnya di Lanud Sultan Iskandar Muda (7/12/2025), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa ada lebih dari 30.000 rumah warga di ketiga provinsi tersebut yang rusak akibat bencana, dengan jumlah yang diperkirakan masih akan bertambah.
Pembagian Tugas dan Alokasi Anggaran
Untuk mempercepat pemulihan, BNPB telah mengusulkan pembagian tugas yang jelas kepada Presiden:
| Jenis Hunian | Pelaksana Pembangunan | Anggaran per Unit | Detail |
| Hunian Sementara (Huntara) | Satgas TNI dan Polri | Rp 30 Juta | Berukuran $36\text{ meter persegi}$, dilengkapi kamar tidur, MCK, dan ruangan lainnya. |
| Hunian Tetap (Huntap) | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 60 Juta | Ditujukan bagi warga yang perlu relokasi total. |
| Perbaikan Rumah Rusak | Satgas BNPB | — | Untuk rumah yang tidak perlu pindah tetapi mengalami kerusakan. |
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa fokus saat ini adalah memastikan warga yang rumahnya rusak parah dan harus direlokasi dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
